Sudutkota.id – Mochamad Nasih Aschal, ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Jatim memberikan dukungan usulan dari Bapemperda untuk menambah masa sidang penyerapan aspirasi masyarakat (reses) menjadi enam kali dalam setahun.
Wacana tersebut menjadi aspirasi DPRD Provinsi Jatim, mengingat luasnya wilayah Provinsi Jawa Timur yang meliputi 38 kabupaten/kota, yang dihuni oleh penduduk sebesar 42 juta jiwa.
“Ya tentu setelah kita melakukan diskusi dengan banyak pihak, termasuk dalam alinea Kementerian dalam Negeri, memang aspirasi itu menjadi semakin dibutuhkan, karena jumlah penduduk Jawa Timur berkisar 42 juta jiwa. Ini membutuhkan waktu yang lebih banyak dan sasaran titik yang lebih besar untuk bisa mengcover aspirasi masyarakat di masing-masing Dapil,” jelas Nasih Aschal, Senin (15/6/2026).
Nasih menuturkan bahwa sebagian besar konstituen meminta kehadiran anggota DPRD untuk bisa menyampaikan aspirasinya.
“Tetapi selama ini waktunya kurang mencukupi. Di Dapil Madura itu wilayah nya sangat luas, geografis nya juga terpisah dengan lautan, jadi kita sering kesulitan untuk menjangkau mereka,” tukasnya.
Nasih mengakui, jika usulan penambahan jadwal reses disetujui, pihaknya merasa sangat bersyukur. Harapan nya untuk bisa menjangkau konstituen bisa lebih banyak bisa terwujud.
“Bagaimana masyarakat melalui kinerja dari anggota DPRD itu juga bisa merasakan dampak pembangunan, dan karenanya atas pertimbangan itulah kemudian kita mencoba untuk semakin memperluas peran itu dengan menambah beberapa titik untuk mendengarkan aspirasi mereka dan permintaan-permintaan yang dibutuhkan di daerahnya,” sambungnya.
Nasih menyampaikan tentang kinerja dan fungsi pengawasan itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat di perlukan untuk dilakukan penguatan-penguatan.
Maka dari itu pihaknya sebagai anggota DPRD ini dalam menjalankan fungsi pengawasan akan semakin memperluas jangkauan pengawasan dari dampak pembangunan di daerah terpencil, seperti pulau-pulau yang ada di Madura.
“Bagaimana kita juga bisa mengoptimalkan fungsi pengawasan ini. Jadi selain dari tugas pokok yang sudah diatur secara regulasi melalui komisi, dan hearing itu bisa kita lakukan. Dengan adanya keterlibatan dari masyarakat di Dapil, kita bisa mendapatkan informasi dan menindaklanjuti jika terjadi masalah,” pungkasnya.
