Sudutkota.id – Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tren penurunan elektabilitas Presiden Prabowo Subianto dalam survei SMRC menjadi peringatan bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi kinerja di sektor ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
Berdasarkan hasil survei SMRC, elektabilitas Prabowo dalam simulasi semi terbuka disebut turun dari 34,9 persen menjadi 14,5 persen pada periode survei yang dibandingkan. Sebaliknya, elektabilitas Dedi Mulyadi meningkat dari 19,7 persen menjadi 35 persen.
Jamiluddin menilai perubahan tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo yang, menurut survei SMRC, merosot dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026.
“Menurunnya kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo berkorelasi dengan menurunnya elektabilitasnya. Ini artinya, semakin tidak puas publik terhadap kinerja Prabowo semakin turun elektabilitasnya,” ujar Jamiluddin pada Kamis,(30/7/2026).
Menurutnya, apabila tren tersebut terus berlanjut hingga menjelang Pemilihan Presiden 2029, peluang Prabowo untuk kembali memenangkan kontestasi politik akan semakin berat. Di sisi lain, meningkatnya elektabilitas Dedi Mulyadi menunjukkan adanya figur Gerindra yang mulai memperoleh dukungan publik lebih luas.
“Hal itu tentu menjadi lampu kuning bagi Prabowo bila ingin mencalonkan kembali pada Pilpres mendatang. Sebab, bila penurunan elektabilitas Prabowo konsisten, maka peluang Prabowo terpilih kembali pada Pilpres 2029 akan relatif kecil,” katanya.
Jamiluddin berpandangan pemerintah perlu segera membenahi persoalan ekonomi, politik, dan penegakan hukum agar kepercayaan publik dapat dipulihkan. Menurutnya, langkah tersebut perlu dibarengi dengan evaluasi terhadap jajaran menteri yang menangani sektor-sektor strategis.
“Prabowo perlu mengevaluasi semua menteri bidang ekonomi, politik, dan hukum. Prabowo harus tegas dan berani mereshuffle menteri tiga bidang tersebut,” tegasnya.
Ia menilai perombakan kabinet merupakan salah satu opsi untuk mempercepat perbaikan kinerja pemerintah apabila para menteri dinilai tidak mampu menjawab harapan masyarakat.
“Tanpa keberanian mengganti para menteri di tiga bidang itu, tampaknya sulit bagi Prabowo untuk memulihkan ekonomi, politik, dan hukum,” ujarnya.
Jamiluddin berharap evaluasi kabinet dan perbaikan kinerja pemerintahan dapat mengembalikan kepercayaan publik sehingga tren elektabilitas Presiden kembali menguat. Namun, ia menegaskan pandangan tersebut merupakan analisis pribadinya berdasarkan hasil survei SMRC.
