KOTA MALANG, Sudutkota.id – Kesempatan menghapus beban sanksi administrasi pajak hingga 100 persen dibuka Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur III.
Melalui program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (PSA), wajib pajak yang masih memiliki tunggakan diberi kesempatan memperbaiki kepatuhan dengan terlebih dahulu melunasi pokok pajaknya sebelum 31 Desember 2026.
Kebijakan tersebut menjadi peluang bagi wajib pajak yang selama ini masih terbebani denda, bunga, maupun kenaikan akibat keterlambatan memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, perlu ditegaskan, program ini bukan penghapusan utang pokok pajak. Wajib pajak tetap harus membayar seluruh pokok pajak yang menjadi kewajibannya sebelum mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi.
Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, Paryan, menegaskan bahwa pembayaran pokok pajak merupakan persyaratan utama untuk mendapatkan fasilitas tersebut.
“Pokok pajaknya harus dibayar dulu. Setelah itu, wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi,” tegas Paryan saat ditemui dalam kegiatan Media Gathering dan Edukasi Perpajakan bertema Dari Regulasi ke Redaksi di Hotel Atria Kota Malang, Kamis (12/11/2026).
Paryan menjelaskan, besaran pengurangan sanksi diberikan berdasarkan periode pemenuhan kewajiban. Wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas hingga 31 Desember 2026 berpeluang memperoleh pengurangan sanksi hingga 100 persen.
Sementara itu, pengurangan sanksi sebesar 50 persen diberikan untuk periode hingga 31 Maret 2027. Adapun hingga Juni 2027, pengurangan yang diberikan mencapai 25 persen.
“Kalau sampai 31 Desember ini pengurangannya bisa 100 persen. Kalau sampai 31 Maret 50 persen, kemudian sampai Juni 25 persen,” jelasnya.
Program tersebut menyasar wajib pajak yang masih memiliki tagihan pajak, baik perorangan maupun badan usaha. Paryan mengungkapkan, berdasarkan kondisi tunggakan yang ditemui di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III, wajib pajak badan menjadi kelompok yang cukup banyak memiliki utang pajak.
Meski demikian, pihaknya belum menetapkan target jumlah wajib pajak yang harus mengikuti program PSA tersebut.
“Kami tidak menargetkan jumlahnya. Pokoknya memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada wajib pajak untuk ikut program pengurangan sanksi administrasi ini,” ungkapnya.
Untuk mekanisme pengajuan, wajib pajak harus terlebih dahulu melunasi pokok pajaknya, kemudian menyampaikan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif kepada kantor pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Paryan menegaskan, fasilitas tersebut tidak diberikan secara otomatis. Setiap permohonan tetap harus memenuhi persyaratan administratif dan ketentuan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak.
Respons wajib pajak terhadap program ini, lanjutnya, mulai terlihat. Bahkan, sejumlah wajib pajak telah membayar pokok pajaknya dan sedang melanjutkan proses pengajuan pengurangan sanksi administrasi.
“Respons masyarakat sudah ada. Bahkan sudah ada yang memakai program ini, membayar pokok pajaknya, kemudian tinggal mengajukan sanksi administrasi. Alhamdulillah responsnya cukup bagus,” tuturnya.
Di balik pemberian keringanan tersebut, program PSA juga diharapkan mampu mendongkrak penerimaan pajak. Terlebih, target penerimaan Kanwil DJP Jawa Timur III pada 2026 mencapai angka Rp33,181 triliun.
Namun, hingga Kamis (12/11/2026), realisasi penerimaan pajak baru mencapai sekitar 72 persen dari target yang ditetapkan.
“Target tahun ini Rp33,181 triliun. Sampai hari ini kurang lebih sudah 72 persen,” ungkap Paryan.
Dengan kondisi tersebut, peningkatan partisipasi wajib pajak melalui program PSA diharapkan dapat membantu mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus mendorong masyarakat menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
Paryan pun meminta dukungan insan media untuk memperluas sosialisasi kebijakan tersebut. Menurutnya, kesempatan memperoleh pengurangan sanksi hingga 100 persen tidak boleh dilewatkan begitu saja oleh wajib pajak yang memenuhi persyaratan.
“Kesempatan ini belum tentu terulang lagi. Makanya saya meminta teman-teman media bisa menyosialisasikan kepada masyarakat wajib pajak. Kalau bisa gunakan waktu sampai 31 Desember 2026 ini, dengan pengurangan sanksi yang sampai 100 persen,” pungkasnya.
Sosialisasi program PSA tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam kegiatan Media Gathering dan Edukasi Perpajakan yang melibatkan perwakilan 21 media cetak, elektronik, dan daring di Malang Raya.
Kegiatan yang diselenggarakan Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Jawa Timur III tersebut mengangkat tema Dari Regulasi ke Redaksi.
Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur III, Budi Harjanto, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kemitraan dengan insan media sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan perpajakan terbaru.
Dalam forum itu, Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jawa Timur III, Abdul Muis dan Anas Agung, memaparkan perubahan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 tentang perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024, serta mekanisme PSA berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026.
Materi yang disampaikan mencakup ruang lingkup sanksi administratif, persyaratan permohonan, besaran pengurangan, batas waktu pemanfaatan fasilitas, hingga ilustrasi penerapannya.
DJP juga mengingatkan bahwa ketentuan pengurangan atau penghapusan sanksi dapat berbeda sesuai jenis sanksi dan kondisi kewajiban perpajakan masing-masing wajib pajak.
Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemanfaatan program PSA dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar atau Kanwil DJP Jawa Timur III.
Melalui program ini, DJP berharap wajib pajak tidak hanya memanfaatkan keringanan sanksi, tetapi juga meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu.
