JAKARTA, Sudutkota.id – Komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina kembali dipertanyakan. Anggota DPD RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Hilmy Muhammad, menilai keterlibatan pemerintah dalam Board of Peace (BoP) dan tetap berlangsungnya konser Andrea Bocelli perlu dijelaskan secara terbuka karena dinilai tidak sejalan dengan sikap diplomasi Indonesia yang selama ini disampaikan di forum internasional.
Gus Hilmy, sapaan akrabnya, menyoroti perbedaan antara pernyataan dukungan Indonesia terhadap Palestina dalam Sidang Umum PBB pada akhir September lalu dengan keputusan mempertahankan keterlibatan dalam BoP. Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kritik Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, terhadap mekanisme tersebut.
“Pemerintah Indonesia terlihat galau dan tidak berprinsip dalam menyikapi perjuangan Palestina. BoP dipertahankan, konser Bocelli diizinkan, ini kan jadi bukti inkonsistensi Pemerintah dalam membela Palestina. Di satu sisi, kita menyatakan komitmen penuh terhadap kemerdekaan Palestina di forum PBB. Di sisi lain, kita masih mempertahankan keterlibatan dalam BoP yang justru mendapat kritik dari Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese. Ditambah lagi mengizinkan Bocelli konser. Ini membuat kita prihatin dan menyesalkan sekali,” ujar Gus Hilmy melalui keterangan tertulis, Jumat (30/10/2026).
Senator yang juga anggota Komite II DPD RI itu meminta pemerintah menjelaskan alasan mempertahankan keterlibatan dalam BoP, termasuk manfaat konkret yang telah diperoleh bagi rakyat Palestina. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan legitimasi dan mandat PBB serta Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
“Kalau kita percaya kepada PBB sebagai sarana perjuangan perdamaian Palestina, mengapa peringatan dari Pelapor Khusus PBB justru tidak sungguh-sungguh dipertimbangkan? Apa hasil konkret BoP selama ini? Bagaimana mungkin kita berharap banyak kepada BoP yang mekanismenya masih terbatas dan dipertanyakan, sementara PBB dan OKI memiliki mandat serta legitimasi yang lebih kuat dan mengakar dalam persoalan Palestina?” kata Gus Hilmy.
Ia juga meminta Presiden dan Menteri Luar Negeri mengevaluasi keterlibatan Indonesia dalam BoP dengan membuka manfaat, risiko, serta hasil yang telah dicapai kepada publik. Gus Hilmy bahkan mendorong Indonesia menarik diri apabila mekanisme tersebut tidak menjamin keterwakilan, kedaulatan, dan hak rakyat Palestina menentukan masa depannya sendiri.
Persoalan lain yang disampaikan Gus Hilmy adalah rencana konser Andrea Bocelli di Candi Borobudur pada 31 Oktober dan Jakarta pada 3 November 2026. Ia menyebut keberatan Majelis Ulama Indonesia melalui Surat Pernyataan Sikap Nomor Kep-111/DP-MUI/X/2026, yang antara lain berkaitan dengan keterlibatan Bocelli dalam konser penggalangan dana Friends of the Israel Defense Forces pada 2010 dan konser di Tel Aviv pada 2022.
“Palestina bukan komoditas diplomasi atau sekadar bahan pidato di forum internasional. Indonesia memiliki sejarah panjang menentang kolonialisme dan amanat konstitusi yang jelas. Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan itu melalui keputusan yang konsisten. Jangan sampai pemerintah hanya pandai berpidato tentang kemerdekaan Palestina, tetapi gagal membuktikannya melalui kebijakan. Palestina membutuhkan keberpihakan yang nyata, bukan diplomasi yang berstandar ganda,” pungkasnya.
