Sudutkota.id – Dugaan keterlibatan seorang anggota TNI aktif dalam kasus tewasnya seorang petani di area perkebunan Agrinas Palma Nusantara, Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, menjadi sorotan DPR.
Anggota Komisi I DPR RI, Cindy Monica mendesak agar kasus tersebut diusut secara menyeluruh, transparan, dan tanpa perlakuan istimewa terhadap pihak yang diduga terlibat.
Kasus ini menyita perhatian karena tidak hanya menyangkut dugaan tindak pidana penganiayaan yang berujung kematian, tetapi juga menyentuh isu akuntabilitas aparat negara. Apabila benar melibatkan prajurit TNI aktif, proses hukum dinilai harus menjadi ujian atas komitmen penegakan hukum yang setara bagi semua warga negara.
“Saya menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. Peristiwa seperti ini harus diusut secara tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada ruang bagi tindakan yang mencederai rasa keadilan masyarakat,” kata Cindy Monica di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Politikus Fraksi Partai NasDem itu menegaskan, setiap dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan aparat negara harus ditangani secara profesional, objektif, dan akuntabel. Menurut dia, transparansi menjadi syarat utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Cindy mengapresiasi langkah awal Kodam I/Bukit Barisan yang telah melakukan penyelidikan internal dan menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik. Namun, ia mengingatkan bahwa penyelidikan internal tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata apabila ditemukan dugaan tindak pidana.
“Komitmen penegakan disiplin dan hukum harus menjadi prioritas. Apabila nantinya terbukti terdapat pelanggaran, maka proses hukum harus ditegakkan secara tegas sesuai aturan yang berlaku tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Ia juga meminta masyarakat memberi ruang bagi aparat penegak hukum untuk bekerja sekaligus menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi agar tidak memperkeruh situasi.
Di sisi lain, peristiwa ini kembali memunculkan tuntutan publik agar setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan aparat diproses secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk menghindari spekulasi sekaligus memastikan hak korban dan keluarganya memperoleh keadilan.
Cindy berharap pengusutan kasus tersebut menjadi momentum memperkuat profesionalisme aparat, meningkatkan pengawasan internal, dan menegaskan bahwa supremasi hukum berlaku tanpa pengecualian.
“Kepercayaan publik merupakan modal penting bagi institusi negara. Karena itu, penyelesaian perkara secara transparan, adil, dan sesuai hukum merupakan langkah terbaik untuk menjaga marwah institusi sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat,” tutupnya.
