JAKARTA, Sudutkota.id – Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini menilai pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak cukup hanya dengan mengejar efisiensi atau menutup perusahaan yang dinilai tidak produktif.
Pemerintah juga perlu membongkar struktur perusahaan pelat merah yang terlalu berlapis serta memastikan aset BUMN benar-benar menghasilkan nilai ekonomi.
Anggia mengungkapkan, persoalan struktur perusahaan di lingkungan BUMN masih menjadi pekerjaan rumah. Menurutnya, satu BUMN dapat memiliki rantai perusahaan turunan yang sangat panjang, mulai dari anak perusahaan hingga generasi berikutnya.
“Kalau streamlining itu memang penting karena satu BUMN itu kadang sampai ada tujuh lahir. Jadi punya anak, punya cucu, punya cicit, sampai ke bawah ada tujuh lapis dan itu nggak sehat,” ujar Anggia di Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Menurut dia, persoalan menjadi lebih serius ketika perusahaan-perusahaan turunan tersebut justru mencatatkan kerugian. Karena itu, penyederhanaan struktur dinilai diperlukan agar pengelolaan BUMN tidak semakin gemuk dan membebani kinerja perusahaan induk.
Di sisi lain, Anggia menilai pemerintah juga memiliki pekerjaan besar dalam menghidupkan kembali aset-aset BUMN yang selama ini belum memberikan kontribusi optimal. Ia menyebut masih banyak aset yang menganggur dan bahkan mangkrak, padahal berpotensi dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan.
“Banyak aset yang idle, yang nganggur dan mangkrak sebenarnya yang bisa dimanfaatkan, dimonetize,” katanya.
Anggia bahkan membuka ruang bagi keterlibatan swasta dalam optimalisasi aset tersebut. Menurutnya, kerja sama dengan pihak swasta dapat menjadi salah satu pilihan apabila BUMN tidak mampu mengelola aset secara maksimal.
Ia juga mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong agar aset BUMN tidak dibiarkan menjadi aset tidur. Menurut Anggia, kebijakan tersebut seharusnya segera diterjemahkan menjadi langkah konkret.
Namun, Anggia memberikan catatan penting terhadap agenda streamlining. Efisiensi BUMN, kata dia, tidak boleh otomatis diterjemahkan sebagai pengurangan tenaga kerja.
“Mandatori Danantara nggak boleh ada PHK. Komisi VI akan terus mengawal itu supaya harus dicari cara agar para karyawan ini tetap bekerja,” tegas politikus PKB tersebut.
Ia mengatakan DPR telah mendorong dialog antara perusahaan dan pekerja, salah satunya dalam proses streamlining di PT Telkom. Menurutnya, komunikasi antara manajemen dan karyawan diperlukan agar restrukturisasi perusahaan tidak berujung pada persoalan ketenagakerjaan.
“Kita ngobrol, kita diskusi, kita saling memahami menurut saya bisa ketemu. Caranya keluarnya ada,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato penyampaian RAPBN 2027 menyatakan pemerintah akan mempercepat optimalisasi aset BUMN dengan membuka peluang kerja sama bersama pihak swasta.
Pemerintah juga berencana melakukan penataan terhadap BUMN yang dinilai tidak efisien. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki kinerja dan meningkatkan produktivitas perusahaan milik negara.
