Sudutkota.id – Enam daerah yang menjadi pilot project, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Local Service Delivery Improvement Program (LSDP) terkait Penanganan Sampah, di Balai Kota Malang, Jumat (5/9/2024).
Adapun enam daerah itu yakni Pemkot Malang, Pemkab Lebak, Pemkot Palembang, Pemkot Pontianak, Pemkab Toba dan Pemkot Kendari.
Rapat ini membahas kesiapan dan komitmen enam daerah yang menjadi pilot project program LSDP, salah satunya Kota Malang. Sebagai informasi program LSDP dilakukan di 30 Kab/Kota yang telah melalui proses filter dari 207 daerah yang mendaftar.
Kota Malang sendiri mengajukan usulan pengelolaan sampah Waste to Energy melalui TPST RDF (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Refuse Derived Fuel) guna mengoptimalkan nilai sampah di Kota Malang.
Turut hadir dalam rangkaian kegiatan ini, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Direktur Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas, Direktur Sanitasi Kementerian PUPR, Perencana Ahli Madya Bappenas, Plh. Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kemendagri, Chief Enterprise Business PT. XL Axiata, Pj Wali Kota Malang, Pj Bupati Lebak, Pj Wali Kota Palembang, Pj Wali Kota Pontianak, perwakilan Pemkab Toba, perwakilan Pemkot Kendari dan Sekretaris Daerah Kota Malang beserta jajaran di lingkungan Pemkot Malang.
Pj Walikota Malang, Iwan Kurniawan yang juga merupakan Direktur Perencana Evaluasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri memimpin langsung Rapat Koordinasi itu.
Iwan menyampaikan, rapat koordinasi ini dalam tahapan persiapan untuk penanganan sampah sesuai dengan platform di dalam dokumen RPJPN dan RPJMN.
“Sampah menjadi salah satu prioritas nasional yang harus daerah dukung dalam rangka pengentasan sampah di daerahnya,” ucapnya.
Sebagai informasi setiap harinya terdapat timbulan sampah Kota Malang mencapai 778,34 ton/hari. Sebanyak 98,68% sampah di Kota Malang terkelola. Dengan cara pengurangan sampah oleh kontribusi masyarakat dan mitra dengan memanfaatkan sampah TPS 3R, composting dan sorting plan, kompos daur ulang. Selain itu juga dilakukan pemrosesan akhir di lahan urug saniter. Sementara sektor Waste to Energy melalui TPST RSD sendiri belum terintervensi.
TPST RDF yang rencananya dibangun di TPA Supit Urang ini mampu mengolah sampah sebanyak 120 ton per hari. Anggaran untuk merealisasikan TPST RDF tersebut sebesar Rp187 miliar secara multi years. Diharapkan usulan pembangunannya mendapat bantuan melalui program LSDP dari Pemerintah Pusat yang didukung World Bank.
“Rapat ini untuk diskusi dalam rangka penanganan sampah yang nanti sumber pembiayaannya ada kontribusi dari APBD dan nanti ada bantuan dari luar negeri, World Bank, bentuknya hibah ke daerah. Nah, ini masih dalam tahapan proses penyiapan, dan sudah masuk dalam tahapan final untuk bicara teknis,” terang Pj Wali Kota Iwan.
Iwan juga menyebut bahwa kontribusi APBD sebagai bentuk Pemerintah Daerah berkomitmen dalam program LSDP untuk menangani permasalahan sampah secara holistik.
“Tahapan teknis untuk Kota Malang sudah clear, sudah siap. Tinggal pengalokasian anggaran yang untuk dana talangan. Dana talangan itu salah satunya sebagai wujud komitmen pemerintah. Mereka biayai dulu oleh APBD nya karena ini menjadi kewenangannya. Kemudian nanti ada sumber-sumber lain yang nanti akan mengganti APBD, kemudian APBD bisa digunakan untuk prioritas lain. Itu mengikat sifatnya. Dan itu yang harus disiapkan Kota Malang,” urainya.
Tahap selanjutnya dalam program LSDP ini adalah Loan Signing, penandatanganan naskah hibah daerah bersama daerah pillot LSDP, termasuk Kota Malang penyusunan AWP dan Reviu DED oleh PUPR.
“Pada Januari 2025, diharapkan program LSDP dapat terimplementasi di Kota Malang,” ujar Iwan.
Dalam kesempatan itu, Iwan Kurniawan juga mengajak seluruh peserta rapat untuk meninjau pengelolaan sampah di TPA Supit Urang Kota Malang. Kunjungan ini dimaksudkan untuk menunjukkan kesiapan Kota Malang sebagai lokasi implementasi program LSDP.
“Kami agendakan untuk melihat TPA Supit Urang. Ini yang ingin kita tunjukkan, bahwa TPA Supit Urang tertata dengan baik. Infrastruktur aksesnya, pola TPST RDF untuk LSDP, sanitary land fill, ada juga penanganan sampah ke kompos, dan pengelolaan sampah hingga 35 ton,” bebernya.
Peninjauan ke TPA Supit Urang ini rupanya menuai apresiasi positif dari Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kemendagri Ir. Restuardy Daud, M.Sc yang ikut hadir dan memberikan pengarahan akhir dalam kegiatan ini.
“Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang menjadi contoh penataan kawasannya yang baik, dengan adanya sanitary land fill dan lain-lain, dengan pengolahan 35 ton perhari sehingga bisa dijadikan referensi untuk annual road plan,” ungkapnya. (pro/mt/sk)
