Daerah

Dishub Kota Malang Soroti Angkutan Barang dan Penumpang Tak Laik Jalan

12
×

Dishub Kota Malang Soroti Angkutan Barang dan Penumpang Tak Laik Jalan

Share this article
Dishub Kota Malang Soroti Angkutan Barang dan Penumpang Tak Laik Jalan
Petugas gabungan melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan angkutan dalam operasi keselamatan dan penertiban angkutan jalan di kawasan Jalan Trunojoyo, depan Stasiun Malang Kota Baru.(Sudutkota.id/Agus Demit)

KOTA MALANG, Sudutkota.id – Pemilik dan pengusaha angkutan di Kota Malang diingatkan agar tidak mengabaikan kewajiban memastikan kendaraan operasional memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.

Kendaraan yang tetap beroperasi tanpa kelengkapan maupun uji kelaikan berpotensi membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang, hingga pengguna jalan lainnya.

Peringatan tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, R. Wijaya Saleh Putra, saat operasi gabungan keselamatan dan penertiban angkutan jalan di kawasan Jalan Trunojoyo, tepatnya di depan Stasiun Kereta Api Kota Baru, Kamis (19/11/2026).

Operasi yang melibatkan Dishub Provinsi Jawa Timur tersebut menyasar kendaraan angkutan orang maupun barang. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kendaraan yang beroperasi memenuhi ketentuan, mulai dari kelengkapan administrasi hingga persyaratan teknis laik jalan.

Wijaya menegaskan, operasi tersebut bukan sekadar pemeriksaan rutin atau kegiatan penertiban di jalan raya. Ada persoalan keselamatan yang harus menjadi perhatian serius, terutama terkait kondisi kendaraan yang digunakan untuk kegiatan usaha angkutan.

“Tujuan kegiatan operasi keselamatan dan penertiban angkutan jalan ini adalah memberikan rasa aman dan keselamatan. Untuk angkutan orang, kami pastikan kendaraan seperti angkutan kota dan sejenisnya memenuhi persyaratan. Begitu pula angkutan barang, harus memiliki kelengkapan administrasi sebagaimana yang dipersyaratkan, termasuk uji KIR,” tegas Wijaya.

Menurutnya, kendaraan milik perusahaan maupun perseorangan yang digunakan untuk mengangkut orang dan barang wajib memenuhi standar kelaikan sebelum dioperasikan. Sebab, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan manusia, bukan sekadar urusan dokumen kendaraan.

Sorotan juga diarahkan pada kendaraan yang masa berlaku uji KIR-nya telah habis atau tidak memenuhi persyaratan. Padahal, fasilitas pengujian kendaraan bermotor tersebut saat ini diberikan secara gratis sehingga seharusnya dapat dimanfaatkan pemilik angkutan.

“Uji KIR ini gratis. Seharusnya masyarakat memanfaatkan kesempatan ini. Jangan sampai kendaraan tetap dioperasikan, sementara kewajiban pengujiannya justru tidak dipenuhi,” katanya.

Terkait kendaraan yang ditemukan tidak lengkap, Wijaya menjelaskan bahwa petugas mengedepankan edukasi dan penertiban sesuai tingkat pelanggaran. Namun, pendekatan persuasif bukan berarti pelanggaran dibiarkan tanpa konsekuensi.

Jika ditemukan pelanggaran yang membutuhkan tindakan hukum, kepolisian dapat melakukan penindakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan lalu lintas. Sementara itu, pelanggaran yang cukup ditangani melalui pembinaan akan didokumentasikan oleh petugas.

“Kalau memang diperlukan penindakan oleh kepolisian, tentu dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan lalu lintas. Namun, apabila cukup dilakukan penertiban melalui edukasi, kami lakukan dokumentasi. Kendaraan dan orangnya kami foto agar menjadi pengingat dan tidak terulang kembali,” ungkapnya.

Wijaya juga mengingatkan para pengusaha angkutan agar tidak baru memenuhi kewajiban setelah ada operasi atau pemeriksaan petugas. Kelaikan kendaraan harus menjadi tanggung jawab yang melekat pada setiap pemilik dan pengelola usaha transportasi.

“Ini menyangkut keselamatan manusia dan jiwa. Kami berharap melalui kolaborasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi, masyarakat semakin memahami bahwa ketika kendaraan keluar dari rumah atau tempat usaha untuk beraktivitas di jalan raya, seluruh persyaratan keselamatan harus dipenuhi,” ujarnya.

Ia menegaskan, kewajiban tersebut berlaku bagi seluruh jenis kendaraan angkutan, mulai dari angkutan barang, angkutan kota, travel hingga bus. Seluruhnya harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi serta dipastikan laik jalan.

“Kami menyarankan masyarakat, khususnya para pengemudi di Kota Malang dan Malang Raya, memahami bahwa ini merupakan kewajiban. Setiap kendaraan angkutan barang harus memenuhi persyaratan. Begitu pula angkutan orang, baik angkutan kota, travel maupun bus, semuanya harus memenuhi ketentuan dan laik jalan,” pungkasnya.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *