KOTA MALANG, Sudutkota.id – Ruang parkir di Kota Malang bakal ditata lebih ketat. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang tengah menyiapkan aturan teknis yang mengatur ruas jalan yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk parkir, termasuk jalan berstatus kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Aturan tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Jika diterapkan, kebijakan ini akan menjadi pijakan untuk memperjelas batas pemanfaatan badan jalan sebagai lokasi parkir sekaligus menekan praktik parkir yang tidak sesuai ketentuan.
Kabid Perparkiran Dishub Kota Malang, Rahmat Hidayat, mengatakan rancangan Perwal telah diserahkan kepada Bagian Hukum pada 10 November 2026. Dishub menargetkan regulasi tersebut rampung paling lambat Februari 2027.
“Rancangan Perwal sudah kami serahkan ke Bagian Hukum pada 10 November. Target kami Februari 2027 sudah selesai,” ujar Rahmat.
Ia menjelaskan, salah satu materi penting dalam rancangan aturan tersebut adalah penentuan ruas jalan yang diperbolehkan maupun dilarang untuk kegiatan parkir. Pengaturan ini juga menyangkut jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Menurut Rahmat, penetapan lokasi parkir tidak bisa dilakukan sembarangan. Status kewenangan jalan harus menjadi salah satu pertimbangan agar pengelolaan parkir tidak melampaui kewenangan pemerintah daerah.
“Dalam Perwal nanti akan diatur ruas-ruas jalan mana yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk parkir, termasuk yang berkaitan dengan jalan provinsi,” jelasnya.
Pembatasan tersebut dinilai penting untuk menghindari pemanfaatan badan jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Namun, penerapannya juga membutuhkan koordinasi dengan pemerintah provinsi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penataan maupun penindakan.
Rahmat menambahkan, penyusunan Perwal telah dibahas sejak Agustus 2026 dengan melibatkan sejumlah pihak, termasuk instansi terkait di tingkat provinsi dan pemangku kepentingan perparkiran.
Selain pengaturan lokasi, rancangan Perwal juga memuat pembenahan sistem pembayaran parkir. Dishub menyiapkan integrasi pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dengan Sistem Informasi Perparkiran Kota Malang (SISPARMA) dan Bank Jatim.
“Pembayaran parkir juga kami arahkan menggunakan sistem digital melalui QRIS yang terintegrasi dengan SISPARMA dan Bank Jatim,” kata Rahmat.
Digitalisasi tersebut diharapkan membuat transaksi parkir lebih transparan dan memudahkan pengawasan setoran retribusi. Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah dapat memantau transaksi sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan dari sektor perparkiran.
Namun, penerapan QRIS tidak berdiri sendiri. Dishub juga akan mengatur kewajiban jukir dalam menjalankan tugas, termasuk kepemilikan surat penunjukan dan Kartu Tanda Anggota (KTA), mekanisme imbal jasa, serta tata cara penyetoran pendapatan parkir.
“Semua mekanisme itu perlu diatur agar ada kepastian, baik bagi petugas parkir maupun masyarakat sebagai pengguna jasa parkir,” terangnya.
Materi lain yang disiapkan mencakup mekanisme rekomendasi parkir gratis, prosedur penanganan kendaraan yang hilang atau mengalami kerusakan di lokasi parkir, hingga sanksi administratif bagi pihak yang melanggar ketentuan.
Rahmat menegaskan, Perwal dibutuhkan agar pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2026 memiliki petunjuk teknis yang jelas dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di lapangan.
“Harapannya, setelah Perwal selesai, pelaksanaan aturan perparkiran bisa lebih tertib. Mulai dari penentuan lokasi, legalitas jukir, sistem pembayaran, sampai mekanisme pengawasan dan sanksinya,” pungkas Rahmat.





















