Daerah

17 Angkutan Terjaring Operasi Keselamatan di Kota Malang, 12 Angkot Diberi Surat

2
×

17 Angkutan Terjaring Operasi Keselamatan di Kota Malang, 12 Angkot Diberi Surat

Share this article
17 Angkutan Terjaring Operasi Keselamatan di Kota Malang, 12 Angkot Diberi Surat
Petugas saat memberikan surat peringatan kepada pengemudi angkutan kota yang terjaring dalam operasi keselamatan angkutan jalan di kawasan Terminal Hamid Rusdi, Kota Malang, Rabu (18/11/2026).(Sudutkota.id/Agus Demit)

KOTA MALANG, Sudutkota.id – Persoalan kelayakan kendaraan dan kedisiplinan administrasi angkutan umum masih menjadi pekerjaan rumah di Kota Malang.

Dalam operasi keselamatan angkutan jalan yang digelar di kawasan Terminal Hamid Rusdi, Rabu (18/11/2026), petugas menemukan sejumlah angkutan yang belum memenuhi ketentuan perizinan maupun uji kelayakan kendaraan.

Sebanyak 17 angkutan terjaring dalam kegiatan tersebut. Dari jumlah itu, 12 angkutan kota (angkot) mendapatkan surat peringatan karena ditemukan sejumlah persoalan administrasi yang perlu segera diselesaikan.

Hal tersebut disampaikan Kepala UPT P3 LLAJ Malang, M. Binsar Garchah Siregar, saat memberikan keterangan terkait pelaksanaan operasi keselamatan angkutan jalan.

Binsar menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan kendaraan penumpang umum maupun angkutan barang yang beroperasi di wilayah Kota Malang memenuhi ketentuan keselamatan.

Sasaran pemeriksaan tidak hanya menyangkut kelengkapan izin trayek, tetapi juga masa berlaku pengujian kendaraan bermotor atau uji KIR. Sebab, kendaraan yang tetap beroperasi tanpa pemeriksaan kelayakan teknis berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

“Memang pada tahun 2025 kami bekerja dengan aparat melalui kegiatan keselamatan angkutan jalan. Sasarannya angkutan penumpang umum yang beroperasi, berkaitan dengan izin trayek dan kelayakan jalannya. Angkutan barang juga menjadi sasaran pemeriksaan,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu persoalan yang masih ditemukan adalah izin trayek yang tidak diperpanjang serta kendaraan yang masa berlaku uji KIR-nya sudah habis. Padahal, pengujian kendaraan bermotor saat ini telah digratiskan sehingga tidak seharusnya menjadi alasan bagi pemilik kendaraan untuk mengabaikan kewajiban tersebut.

“Masih ada beberapa kendaraan yang izin trayeknya tidak diperpanjang. Ada juga yang masa uji KIR-nya sudah mati. Sekarang pengujian sudah gratis, tetapi masih banyak masyarakat yang belum melakukan uji KIR,” tegasnya.

Binsar mengingatkan, uji KIR bukan sekadar formalitas administrasi untuk memenuhi persyaratan operasional. Pengujian tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan kondisi teknis kendaraan masih layak digunakan di jalan raya.

Karena itu, pengemudi dan pemilik angkutan diminta tidak menganggap remeh kewajiban pengujian kendaraan. Terlebih, angkutan umum membawa penumpang setiap hari sehingga aspek keselamatan semestinya menjadi prioritas utama.

Selain persoalan kelayakan kendaraan, petugas juga menyoroti pola operasional angkutan kota yang belum sepenuhnya mendukung integrasi transportasi umum. Angkutan kota, mikrolet, bus hingga kendaraan jenis Elf diharapkan menjalankan fungsi sebagai pengumpan atau feeder bagi layanan Trans Jatim koridor I dan II.

Menurut Binsar, angkutan kota harus terhubung dengan terminal agar masyarakat memiliki kemudahan berpindah moda transportasi. Penumpang dari wilayah Sukun maupun kawasan utara Kota Malang, misalnya, dapat menggunakan angkutan kota menuju Terminal Arjosari untuk melanjutkan perjalanan menggunakan Trans Jatim.

Sebaliknya, penumpang Trans Jatim yang turun di Terminal Arjosari juga harus mendapatkan kemudahan melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan kota.

“Harapannya, angkutan kota menjadi pengumpan. Penumpang dari berbagai wilayah bisa dibawa ke terminal, kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan Trans Jatim. Begitu juga sebaliknya. Semua harus menjalankan fungsi masing-masing agar kebutuhan transportasi masyarakat terpenuhi,” jelasnya.

Ia menegaskan, keberadaan Terminal Hamid Rusdi maupun terminal lainnya harus dimaksimalkan sebagai pusat pergerakan penumpang. Tidak boleh lagi ada alasan angkutan umum memilih berhenti atau menunggu penumpang di luar terminal karena persoalan kemacetan.

Terlebih, kondisi arus lalu lintas di kawasan tersebut saat ini dinilai sudah lebih lancar dibandingkan sebelumnya. Dengan demikian, angkutan kota maupun bus semestinya kembali masuk terminal sesuai fungsi dan ketentuan operasionalnya.

“Dulu memang sempat ada persoalan kemacetan sehingga angkutan tidak masuk terminal. Tetapi sekarang jalannya sudah lancar. Jadi tidak ada alasan lagi angkutan kota atau bus ngetem di luar terminal. Harusnya masuk ke dalam supaya hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan angkutan terpenuhi,” tandasnya.

Dalam operasi kali ini, petugas menjaring 17 angkutan. Sebagian pelanggaran ditindak melalui pendekatan persuasif dengan memberikan imbauan serta meminta pengemudi membuat surat pernyataan untuk segera melengkapi dokumen yang belum dipenuhi.

“Ada 17 yang kami jaring. Namun, beberapa penanganannya berupa imbauan secara persuasif. Kalau ada izin trayek yang tertinggal atau belum lengkap, segera diurus. Begitu juga yang lupa atau belum melakukan uji KIR, diminta segera menyelesaikannya,” ungkap Binsar.

Ia menambahkan, operasi keselamatan angkutan jalan tidak dilakukan secara terpaku pada satu lokasi maupun jadwal tertentu. Pelaksanaannya bersifat acak menyesuaikan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Masih terdapat tiga kegiatan operasi lanjutan yang direncanakan menyasar sejumlah ruas jalan di Kota Malang.

Langkah tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan sesaat. Sebab, keselamatan angkutan umum bukan hanya persoalan kelengkapan surat kendaraan, melainkan juga menyangkut kepatuhan pengemudi, kelayakan armada, serta tertibnya sistem transportasi yang memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *