KOTA MALANG, Sudutkota.id – Pengelolaan dana Universal Health Coverage (UHC) Kota Malang senilai sekitar Rp120 miliar menjadi sorotan DPRD.
Pasalnya, setelah mengalami efisiensi hampir Rp50 miliar dari anggaran sebelumnya yang mencapai sekitar Rp170 miliar, transparansi distribusi dana kapitasi ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) masih dipertanyakan.
Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) membuka secara terperinci aliran dana kapitasi yang diterima Puskesmas, Klinik Pratama, hingga praktik dokter mandiri.
Menurutnya, DPRD membutuhkan penjelasan mengenai dasar penentuan besaran kapitasi masing-masing fasilitas kesehatan. Apakah pembagiannya berdasarkan kajian kebutuhan, indikator kualitas pelayanan, kapasitas fasilitas, dan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), atau justru berdasarkan pengajuan masing-masing fasilitas kesehatan.
“Yang ingin kami pastikan adalah dasar pemberian kapitasi itu seperti apa. Apakah berdasarkan kajian dan indikator yang jelas, atau hanya berdasarkan permintaan? Harus ada ukuran yang bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Ginanjar, Selasa (17/11/2026).
Ia mengungkapkan, besaran tarif kapitasi setiap fasilitas kesehatan memiliki perbedaan. Berdasarkan paparan yang diterimanya, tarif kapitasi Puskesmas berkisar Rp3.600 hingga Rp9.000 per peserta, Klinik Pratama Rp6.000 hingga Rp16.000, sedangkan praktik dokter mandiri sekitar Rp9.000.
Perbedaan tersebut berpengaruh langsung terhadap besaran anggaran yang diterima masing-masing fasilitas kesehatan. Karena itu, DPRD ingin mengetahui secara transparan komposisi distribusi dana UHC tersebut.
“Jangan hanya melihat jumlah pesertanya. Kami ingin tahu aliran dananya ke mana, berapa yang masuk ke Puskesmas, berapa ke Klinik Pratama, dan berapa ke dokter praktik mandiri. Sebarannya harus jelas dan transparan,” ujarnya.
Ginanjar juga mengungkapkan adanya indikasi penumpukan alokasi kapitasi pada sejumlah Klinik Pratama. Di sisi lain, terdapat fasilitas kesehatan lain, termasuk klinik milik Palang Merah Indonesia (PMI), yang disebut memperoleh alokasi relatif lebih kecil meskipun memiliki fasilitas dan layanan kesehatan.
Kondisi tersebut menurutnya harus dijelaskan berdasarkan indikator yang terukur. Jangan sampai perbedaan penerimaan kapitasi menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme penentuan alokasi anggaran.
“Kalau ada klinik yang alokasinya besar, sementara fasilitas lain mendapatkan lebih sedikit, tentu harus ada penjelasan. Apakah karena kualitas pelayanannya, jumlah peserta, kelengkapan fasilitas, atau indikator lainnya? Semua harus bisa dibuktikan dengan data,” tandasnya.
Persoalan ini semakin penting setelah adanya perubahan data penerima JKN yang berdampak terhadap anggaran UHC Kota Malang. Ginanjar menyebut, anggaran yang sebelumnya berada di kisaran Rp170 miliar mengalami efisiensi sekitar Rp50 miliar sehingga tersisa kurang lebih Rp120 miliar.
Namun, DPRD belum mendapatkan gambaran terbaru mengenai bagaimana perubahan jumlah peserta tersebut memengaruhi persebaran dana kapitasi di masing-masing fasilitas kesehatan.
“Ketika data peserta berubah, otomatis kita harus melihat kembali bagaimana dampaknya terhadap kapitasi. Dari sekitar Rp170 miliar menjadi Rp120 miliar, pengurangannya hampir Rp50 miliar. Kami ingin tahu pengurangan itu berdampak pada fasilitas kesehatan yang mana dan bagaimana persebarannya sekarang,” ungkapnya.
Ia meminta Dinkes tidak hanya mengandalkan data lama yang pernah disampaikan dalam rapat koordinasi sebelumnya. Perubahan hasil verifikasi peserta JKN harus diikuti evaluasi ulang terhadap distribusi anggaran.
Menurut Ginanjar, kebijakan mengarahkan pelayanan lebih banyak ke Puskesmas juga tidak bisa hanya didasarkan pada pertimbangan tarif kapitasi yang lebih murah dibandingkan Klinik Pratama.
Sebab, peningkatan jumlah peserta yang dilayani Puskesmas otomatis berpotensi menambah beban operasional, kebutuhan tenaga kesehatan, serta sarana dan prasarana.
“Kalau memang pelayanan lebih banyak diarahkan ke Puskesmas, konsekuensinya beban pelayanan juga bertambah. Harus dihitung secara ekonomi maupun kemampuan layanannya. Jangan sampai anggarannya lebih hemat, tetapi fasilitas dan tenaga kesehatannya tidak siap,” jelasnya.
Ia bahkan menyoroti persoalan kesesuaian antara standar pelayanan dan kondisi faktual di lapangan. Salah satu contoh yang disampaikan adalah Puskesmas yang mencantumkan pelayanan 24 jam, tetapi belum tentu mampu memberikan pelayanan ketika masyarakat membutuhkan pada malam hari.
“Jangan sampai tertulis pelayanan 24 jam, tetapi ketika masyarakat datang pukul 19.00 ternyata petugasnya tidak ada dan pelayanan sudah tutup. Ini juga harus menjadi bahan evaluasi. Jangan hanya melihat angka kapitasi, tetapi kualitas dan ketersediaan pelayanannya harus diperiksa,” bebernya.
Untuk itu, Ginanjar mendorong Dinkes menyusun kajian dan simulasi distribusi kapitasi yang ideal. Perhitungan harus mempertimbangkan jumlah peserta, kebutuhan masyarakat, kualitas pelayanan, kemampuan fasilitas kesehatan, hingga efisiensi penggunaan anggaran.
Dengan kajian tersebut, pemerintah bisa menentukan komposisi pembiayaan yang proporsional antara Puskesmas, Klinik Pratama, dan praktik dokter mandiri.
“Yang kita cari adalah formulasi paling optimal. Berapa persen seharusnya untuk Puskesmas, berapa untuk Klinik Pratama, dan berapa untuk dokter praktik mandiri. Jangan hanya mengejar biaya murah, tetapi pelayanan kepada masyarakat juga harus maksimal,” katanya.
Ginanjar menegaskan, DPRD akan terus mengawal persoalan tersebut. Ia meminta Dinkes memberikan data lengkap mengenai penerima kapitasi, besaran anggaran, dasar penentuan tarif, hingga perubahan distribusi setelah verifikasi peserta JKN.
Menurutnya, transparansi menjadi keharusan karena dana UHC bersumber dari anggaran publik dan diperuntukkan bagi kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kami ingin semuanya transparan. Uang UHC ini uang untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai mekanisme penentuan kapitasi tidak jelas dan justru menguntungkan pihak-pihak tertentu. Harus ada kajian, indikator, serta evaluasi berkala agar distribusinya benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.





















