Daerah

DPRD Kota Malang Desak Diskopindag Tambah Anggaran untuk Pemeliharaan Pasar Tradisional

17
×

DPRD Kota Malang Desak Diskopindag Tambah Anggaran untuk Pemeliharaan Pasar Tradisional

Share this article
DPRD Kota Malang Desak Diskopindag Tambah Anggaran untuk Pemeliharaan Pasar Tradisional
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, H Bayu Rekso Aji saat mengikuti hearing bersama Diskopindag Kota Malang membahas evaluasi program dan alokasi anggaran RAPBD 2027.(Sudutkota.id/Agus Demit)

KOTA MALANG, Sudutkota.id – Minimnya anggaran pemeliharaan 26 pasar tradisional di Kota Malang menjadi sorotan Komisi B DPRD Kota Malang dalam pembahasan RAPBD 2027.

Dengan alokasi awal hanya sekitar Rp600 juta, kebutuhan perbaikan berbagai fasilitas pasar dinilai belum sebanding dengan persoalan kerusakan yang harus ditangani.

Mulai dari atap pasar yang bocor hingga saluran drainase tersumbat menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan penanganan serius. Kondisi tersebut mendorong Komisi B meminta tambahan anggaran sekitar Rp1,85 miliar kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang.

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, H. Bayu Rekso Aji, mengungkapkan bahwa kebutuhan pemeliharaan puluhan pasar tersebut menjadi salah satu poin penting yang dibahas bersama Diskopindag.

“Untuk pemeliharaan 26 pasar, anggaran awalnya hanya sekitar Rp600 juta. Kami sudah meminta tambahan sekitar Rp1,85 miliar untuk menangani berbagai kerusakan, seperti kebocoran dan drainase yang mampet,” ungkap Bayu.

Menurutnya, pemeliharaan pasar tidak bisa dipandang sebagai kebutuhan rutin semata. Pasalnya, kondisi sarana dan prasarana pasar berkaitan langsung dengan kenyamanan pedagang maupun masyarakat yang beraktivitas setiap hari.

Selain persoalan pemeliharaan, Komisi B juga mendorong percepatan persiapan revitalisasi Pasar Tawangmangu. Untuk mendukung rencana tersebut, diusulkan anggaran sekitar Rp1,15 miliar guna menyusun dokumen teknis, meliputi AMDAL, analisis lalu lintas, survei sondir, dan berbagai persyaratan pendukung lainnya.

Dokumen tersebut akan menjadi modal utama pengajuan proposal bantuan revitalisasi kepada Kementerian Perdagangan.

Bayu berharap seluruh dokumen dapat diselesaikan pada triwulan pertama 2027. Dengan demikian, proses pengajuan ke pemerintah pusat bisa segera dilakukan dan revitalisasi fisik pasar berpeluang direalisasikan paling cepat pada 2028.

“Harapannya dokumen pendukung ini bisa selesai pada triwulan awal 2027. Selanjutnya menjadi dasar untuk mengajukan proposal ke Kementerian Perdagangan. Jadi, paling cepat kemungkinan revitalisasi fisiknya pada 2028,” jelasnya.

Tak hanya Pasar Tawangmangu, perhatian Komisi B juga tertuju pada Pasar Besar Malang. Bayu mengungkapkan adanya dokumen kesepakatan antara P3BM dan HIPAMA yang sebelumnya membahas perbaikan sejumlah fasilitas, terutama gorong-gorong dan persoalan banjir.

Kesepakatan tersebut diketahui telah dibahas sejak 2025. Namun, pelaksanaannya belum masuk penganggaran karena membutuhkan dana cukup besar, yakni sekitar Rp2 miliar.

Menurut Bayu, kesepakatan tersebut dapat menjadi langkah awal pembenahan pasar. Kendati demikian, upaya mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat tetap harus dilanjutkan.

Sementara itu, pembenahan Pasar Belimbing juga masuk dalam perhatian Komisi B. Usulan anggaran sekitar Rp250 juta diminta untuk mendukung penataan dan perbaikan fasilitas pasar.

Adapun untuk Pasar Gadang, Bayu menyebut data pedagang telah disampaikan kepada DPRD. Saat ini, mekanisme hibah pembangunan fisik masih berproses di Bagian Hukum Pemerintah Kota Malang. Proses tersebut diharapkan segera memperoleh kepastian setelah sebelumnya ditargetkan rampung pada Oktober 2026.

Di luar persoalan pasar, Komisi B turut mengevaluasi program pemberdayaan UMKM. Bayu meminta Diskopindag tidak hanya mengukur keberhasilan dari banyaknya pelatihan, pendampingan, maupun fasilitasi merek produk yang telah dilaksanakan.

Menurutnya, pemerintah perlu mengukur dampak nyata intervensi tersebut terhadap perkembangan usaha dan peningkatan omzet pelaku UMKM.

“Perlu ada survei untuk mengetahui apakah intervensi Pemerintah Kota Malang selama beberapa tahun terakhir benar-benar memberikan pengaruh terhadap omzet dan perkembangan usaha mereka,” tegasnya.

Komisi B juga menyoroti kebutuhan anggaran Malang Creative Center (MCC), terutama untuk pembayaran gaji PPPK dan PPPK paruh waktu serta pemeliharaan fasilitas. Kebutuhan tambahan sekitar Rp1 miliar akan diperjuangkan melalui pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Bayu menegaskan, penyusunan anggaran Diskopindag 2027 harus mengedepankan evaluasi dan efisiensi. Ia mengingatkan agar perencanaan tidak sekadar mengulang program tahun sebelumnya tanpa mempertimbangkan hasil pelaksanaan dan kebutuhan riil di lapangan.

“Anggaran-anggaran ini jangan hanya copy paste. Evaluasi 2026 maupun hasil dari 2025 harus menjadi pegangan. Karena hampir setiap tahun realisasi anggaran menyisakan SiLPA cukup besar,” tandasnya.

Ia menambahkan, penambahan kegiatan tidak harus selalu diikuti pembengkakan anggaran. OPD diminta melakukan penyesuaian program agar kebutuhan masyarakat tetap terakomodasi tanpa mengabaikan kemampuan keuangan daerah.

“Kalau ada tambahan usulan kegiatan, programnya harus disesuaikan. Misalnya awalnya ada 10 kegiatan, kemudian bertambah tiga menjadi 13, bukan berarti anggarannya otomatis ikut bertambah. Harus ada penyesuaian dan penghematan,” pungkas Bayu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *