Daerah

Perwal Penyelenggaraan Parkir Kota Malang Ditarget Rampung Februari 2027, Dishub Pastikan Draf Final

7
×

Perwal Penyelenggaraan Parkir Kota Malang Ditarget Rampung Februari 2027, Dishub Pastikan Draf Final

Share this article
Perwal Penyelenggaraan Parkir Kota Malang Ditarget Rampung Februari 2027, Dishub Pastikan Draf Final
Rahmat Hidayat, Kabid Perparkiran Dishub Kota Malang, saat memberikan keterangan terkait penyusunan Perwal sebagai aturan teknis pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.(Sudutkota.id/Agus Demit)

KOTA MALANG, Sudutkota.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mulai mematangkan regulasi teknis penyelenggaraan perparkiran.

Rancangan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dipastikan telah selesai dibahas di internal Dinas Perhubungan (Dishub) dan diserahkan kepada Bagian Hukum Setda Kota Malang.

Dishub menargetkan Perwal tersebut rampung paling lambat Februari 2027. Regulasi ini menjadi instrumen penting untuk memastikan pelaksanaan Perda tidak berhenti sebatas aturan di atas kertas, tetapi memiliki petunjuk teknis yang jelas dan dapat diterapkan dalam pengelolaan parkir di lapangan.

Kepala Bidang (Kabid) Perparkiran/Pengelolaan Parkir Dishub Kota Malang, Rahmat Hidayat, mengatakan penyusunan Perwal telah melalui serangkaian pembahasan sejak Agustus 2026. Prosesnya melibatkan tenaga ahli, perangkat daerah terkait, masyarakat, hingga Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.

“Sejak Agustus kami sudah melakukan pembahasan bersama tenaga ahli, perangkat daerah, dan masyarakat melalui sosialisasi. Hasil pembahasan yang sudah final dari Dishub kami serahkan ke Bagian Hukum pada 10 November kemarin untuk diproses sesuai ketentuan,” ujar Rahmat, Rabu (18/11/2026).

Ia menjelaskan, penyerahan draf tersebut menjadi tahapan lanjutan sebelum Perwal diproses melalui mekanisme hukum dan harmonisasi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Secara internal Dishub sudah menyusun dan memfinalkan pembahasan bersama perangkat daerah terkait, ahli hukum, serta melalui partisipasi masyarakat. Sekarang kami menunggu proses dari Bagian Hukum. Kami optimistis paling lambat Februari 2027 sudah selesai,” tegasnya.

Salah satu materi utama Perwal adalah pengaturan titik dan ruas jalan yang diperbolehkan maupun dilarang untuk aktivitas parkir. Ketentuan teknis tersebut nantinya menjadi dasar penerbitan keputusan wali kota mengenai lokasi parkir.

“Yang pertama terkait titik atau ruas jalan mana yang diperbolehkan parkir dan mana yang tidak diperbolehkan. Nanti dilanjutkan melalui SK Wali Kota. Di dalam Perwal akan diatur tata cara penentuan ruas jalan tersebut,” jelasnya.

Selain penentuan lokasi, Perwal juga mengatur mekanisme penerbitan surat penunjukan dan Kartu Tanda Anggota (KTA) bagi juru parkir (jukir). Mulai persyaratan, prosedur pengajuan, hingga mekanisme penetapan petugas parkir akan diperjelas agar tidak ada ketidakpastian dalam proses legalitas jukir.

“Bagaimana tata cara orang di Dishub menunjuk petugas parkir, bagaimana memperoleh KTA, apa persyaratannya, dan berapa lama prosesnya. Semua itu akan diatur dalam Perwal. Sebelum ada Perwal, kami masih menggunakan SOP kepala dinas,” ungkap Rahmat.

Materi berikutnya menyangkut mekanisme imbal jasa atau pembagian pendapatan parkir. Perwal akan mengatur tata cara penyetoran pendapatan, mekanisme pengembalian imbal jasa, serta batas waktu penyalurannya kepada pihak yang berhak.

“Di dalam Perwal nanti juga diatur mekanisme imbal jasa. Termasuk batas waktu pemberiannya, paling lambat tujuh hari kerja. Jadi mekanismenya jelas dan ada kepastian dalam penyalurannya,” katanya.

Tidak hanya itu, regulasi tersebut juga akan memuat tata cara pemberian rekomendasi parkir gratis. Setiap lokasi yang memberikan fasilitas parkir gratis nantinya harus memperoleh rekomendasi Dishub agar keberadaannya dapat dipantau dan tidak menjadi celah praktik parkir liar.

Perwal juga akan memperjelas prosedur penanganan kehilangan maupun kerusakan kendaraan di lokasi parkir serta tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana diamanatkan Perda.

“Termasuk tata cara rekomendasi parkir gratis, mekanisme ketika terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan, serta tata cara penerapan sanksi administratif. Persyaratan dan prosedurnya akan diperjelas secara teknis dalam Perwal,” paparnya.

Rahmat menambahkan, Dishub turut memasukkan pengaturan sistem pembayaran nontunai melalui QRIS sebagai bagian dari pembenahan tata kelola parkir. Pihaknya saat ini berproses dengan Bank Jatim agar sistem pembayaran dapat terintegrasi dengan SISPARMA.

Ke depan, setiap titik parkir direncanakan memiliki QRIS tersendiri sehingga transaksi dapat tercatat secara digital dan lebih mudah diawasi.

“Kami sedang berproses dengan Bank Jatim agar pembayaran nontunai bisa masuk ke SISPARMA. Ini bagian dari upaya membangun sistem pengelolaan parkir yang lebih transparan dan terukur,” ujarnya.

Menurut Rahmat, keberadaan Perwal sangat menentukan karena menjadi pedoman teknis bagi Dishub dalam menjalankan seluruh ketentuan Perda Nomor 2 Tahun 2026. Dengan draf yang telah diserahkan sejak 10 November, Dishub kini menunggu proses lanjutan di Bagian Hukum.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *