JAKARTA, Sudutkota.id – Penguatan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu sorotan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Statistik di DPR RI.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menegaskan, pembaruan regulasi tidak boleh justru mempersempit peran BPS dalam penyelenggaraan dan pengelolaan data nasional.
Hal tersebut disampaikan Lalu Hadrian usai rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Statistik bersama pemerintah di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kali ini berfokus pada penguatan kelembagaan dan kewenangan BPS di tengah perkembangan teknologi.
“Kami sedang membahas revisi Undang-Undang Statistik agar mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Yang kedua, kami ingin mempertegas kewenangan lembaga negara yang mengurusi bidang statistik justru diperkuat, jangan diperlemah,” ujar Lalu Hadrian.
Menurutnya, kebutuhan data lintas kementerian dan lembaga semakin penting, termasuk untuk mendukung kebijakan pemerintah melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Karena itu, revisi undang-undang harus mampu menghadirkan tata kelola data yang terintegrasi tanpa memunculkan tumpang tindih kewenangan antarlembaga.
Lalu Hadrian menilai, pelaksanaan sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian, hingga survei kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari mandat BPS yang perlu dipertahankan. Hasil pencacahan dan survei tersebut menjadi sumber data penting dalam penyusunan kebijakan nasional.
“Kalau BPS hanya mengurus statistik tanpa data, itu menjadi persoalan. Sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian, survei kemiskinan hingga survei pertumbuhan ekonomi semuanya menghasilkan data. Pencacahan dilakukan oleh BPS, sehingga kewenangan itu tidak boleh dihilangkan,” tegas politisi Fraksi PKB tersebut.
Ia juga menekankan bahwa revisi regulasi harus menjadi landasan untuk memperkuat koordinasi pemerintah dalam pengelolaan data. Sinergi antarkementerian dan lembaga, menurutnya, perlu dibangun agar pembaruan undang-undang tidak menjadi ajang perebutan kewenangan, melainkan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Yang kami inginkan adalah sinergi kementerian dan lembaga harus benar-benar diperkuat. Semangat revisi undang-undang ini adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bukan untuk kepentingan pihak tertentu,” pungkasnya.
