JAKARTA, Sudutkota.id – Rencana pemanfaatan lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk proyek energi dan pangan mendapat perhatian DPR. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, meminta pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut karena dinilai berisiko membuka celah pembakaran hutan demi kepentingan pembukaan lahan.
“Kami meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pemanfaatan lahan bekas karhutla untuk PSN energi dan pangan. Kebijakan ini harus dikaji secara mendalam, termasuk dampaknya terhadap upaya pencegahan kebakaran hutan dan perlindungan lingkungan,” ujar Daniel, Kamis (12/11/2026).
Ia mengingatkan, pemberian akses pemanfaatan lahan bekas kebakaran untuk proyek pembangunan dapat menciptakan preseden yang keliru. Terlebih, ancaman karhutla masih ditemukan di berbagai wilayah. Berdasarkan data BNPB yang dikutip dalam bahan rilis, hingga 7 November 2026 terdeteksi 2.733 titik panas dan 928 titik api.
Kekhawatiran itu juga berkaitan dengan rencana pemerintah memanfaatkan sekitar 6 juta hektare dari total 9,7 juta hektare lahan terdegradasi untuk mendukung swasembada energi dan pangan, termasuk pengembangan bahan baku bioetanol. Daniel mengingatkan, agenda pembangunan tersebut tidak boleh mengabaikan risiko kerusakan lingkungan.
“Jangan sampai kebijakan ini justru memberikan keuntungan kepada korporasi atau pihak-pihak yang melakukan pembakaran hutan. Kalau lahan bekas kebakaran kemudian bisa dimanfaatkan untuk proyek strategis, ini berpotensi menjadi pembenaran bagi praktik pembukaan lahan dengan cara membakar,” tegasnya.
Selain risiko kerusakan lingkungan, Daniel menyoroti pentingnya memastikan proses penegakan hukum tetap berjalan. Menurutnya, pemerintah harus mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran sebelum menetapkan pemanfaatan lahan terdampak untuk kepentingan proyek pembangunan.
“Jika lahan bekas kebakaran langsung diarahkan ke PSN, kami khawatir penyelidikan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran justru terabaikan. Pemerintah harus memastikan siapa dalang di balik kebakaran tersebut dan menindak tegas pelakunya,” katanya.
Daniel menegaskan, pemerintah semestinya memprioritaskan rehabilitasi ekosistem dan penindakan terhadap pelaku karhutla. Ia juga meminta agar pemanfaatan lahan untuk mendukung target energi dan pangan tidak mengesampingkan perlindungan hutan maupun upaya mencegah terulangnya kebakaran.
