JAKARTA, Sudutkota.id – Kericuhan demonstrasi di Yogyakarta menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta. Ia mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan aspirasi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga ketertiban, sekaligus mendorong pengembangan kemampuan generasi muda di tengah perubahan teknologi.
Sukamta menilai demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, aksi yang berujung kekerasan justru dapat mengaburkan aspirasi yang hendak disampaikan masyarakat.
“Dalam Negara demokrasi, bentuk unjuk rasa diperkenankan. Tapi tentunya aksi-aksi demonstrasi harus dilakukan secara damai dan bermartabat. Segala bentuk anarkis dan kekerasan, seperti yang terjadi di Yogyakarta, sangat disayangkan,” kata Sukamta dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Aksi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil di Yogyakarta, pada Selasa (10/11/2026), awalnya berlangsung damai sebelum berujung bentrokan dengan aparat pada malam hari. Sukamta meminta kepolisian mengusut kericuhan secara profesional serta memastikan hak hukum pihak-pihak yang ditangkap tetap terpenuhi.
“Penegakan hukum harus berjalan secara profesional, termasuk membuka akses pendampingan hukum bagi yang mereka yang ditangkap,” pesannya.
Di luar persoalan demonstrasi, Sukamta menyoroti tantangan generasi muda dalam menghadapi persaingan ekonomi digital. Ia meminta pemerintah memperluas akses pelatihan dan kesempatan kerja agar anak muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan produk dan peluang usaha.
“Anak-anak muda kita sudah sangat akrab dengan teknologi. Tetapi kita harus membawa mereka lebih jauh, dari sekadar pengguna menjadi pencipta teknologi, pekerja terampil, dan pelaku usaha digital. Indonesia jangan hanya menjadi pasar yang besar bagi produk teknologi negara lain,” ujarnya.
Menurut Sukamta, perkembangan kecerdasan artifisial dan otomatisasi turut mengubah kebutuhan tenaga kerja. Karena itu, program pengembangan talenta digital perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri, termasuk bidang perangkat lunak, analisis data, keamanan siber, dan pemanfaatan kecerdasan artifisial.
“Jangan sampai kita berhasil melatih banyak anak muda dan memberikan sertifikat, tetapi setelah itu mereka tetap kesulitan mencari pekerjaan. Keberhasilan program harus dilihat dari berapa banyak peserta yang benar-benar bekerja, memperoleh penghasilan, atau mampu membangun usaha,” tutupnya.
