JOMBANG, Sudutkota.id – Polemik surat pernyataan kesediaan menjadi Pejabat (Pj) Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, semakin meluas.
Tak hanya Kades Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, Supono, surat serupa juga disebut dibuat Kades Catakgayam, Kecamatan Mojowarno, Sugeng.
Munculnya dua surat pernyataan tersebut di tengah persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027 menuai sorotan.
Praktisi hukum sekaligus dosen Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, meminta persoalan itu ditelusuri secara menyeluruh.
Menurutnya, penelusuran perlu dilakukan untuk mengetahui siapa pihak yang membuat, mengusulkan, hingga apa tujuan penerbitan surat kesediaan kepala desa aktif menjadi Pj Kades tersebut.
“Yang membuat gaduh itu siapa, itu yang harus diteliti,” kata Ahmad Sholikhin saat menanggapi polemik surat pernyataan Pj Kades di Kabupaten Jombang, Senin (9/11/2026).
Ia mengatakan, apabila ditemukan indikasi tindak pidana, aparat penegak hukum perlu menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan maupun penyebaran surat tersebut.
Termasuk kemungkinan adanya unsur pemalsuan dokumen apabila surat dibuat seolah-olah sebagai dokumen resmi. “Kalau surat itu dibuat sendiri, kena pembuatan surat palsu. Karena membuat surat seakan-akan asli,” ujarnya.
Ahmad Sholikhin menegaskan, hal yang tidak kalah penting adalah mengungkap motif di balik munculnya surat tersebut.
Ia meminta aparat tidak hanya melihat persoalan dari sisi dokumen, tetapi juga menelusuri pihak yang memiliki kepentingan.
“Yang jelas membuat gaduh bisa dipidana, membuat surat palsu bisa dipidana. Tapi yang lebih penting diusut apa motif dan siapa dalangnya serta pembuatnya,” katanya.
Selain itu, ia mempertanyakan asal-usul usulan pembuatan surat kesediaan kepala desa aktif menjadi Pj Kades.
Menurutnya, perlu dipastikan apakah gagasan tersebut berasal dari Bagian Hukum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), atau pihak lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang.
Sebab, wacana penundaan Pilkades Jombang 2027 hingga kini dinilai belum memiliki kepastian.
“Karena wacana penundaan Pilkades belum jelas. Apalagi Pilkades bukan urusan pusat, tapi urusan daerah,” ujarnya.
Menurut Ahmad Sholikhin, apabila tidak terdapat kendala waktu maupun larangan khusus dari pemerintah pusat, Pemkab Jombang perlu tetap mempersiapkan pelaksanaan Pilkades sesuai jadwal.
Ia juga mempertanyakan urgensi pembuatan surat kesediaan Pj Kades ketika kepastian penundaan Pilkades belum jelas.
“Persoalan yang belum jelas tapi sudah ditandatangani dengan membuat surat pernyataan kesediaan Kades aktif menjadi Pj ini tujuannya apa. Karena satu masih jauh, kedua belum jelas, ketiga memunculkan spekulasi kongkalikong, pemetaan dan sebagainya,” tuturnya.
Ahmad Sholikhin menilai, beredarnya surat tersebut berpotensi memunculkan berbagai spekulasi mengenai proses pengisian jabatan pemerintahan desa di Kabupaten Jombang.
Terkait pengisian jabatan Pj Kades, ia berpandangan bahwa perangkat atau aparatur desa yang memiliki kompetensi dapat dipertimbangkan untuk mengisi jabatan tersebut dibandingkan mantan kepala desa.
“Kalau masalah Pj saya pikir lebih baik tidak dari mantan Kades. Lebih bagus perangkat atau aparatur desa yang memiliki kompetensi,” katanya.
Ia pun meminta agar surat pernyataan kesediaan kepala desa aktif menjadi Pj Kades ditarik kembali selama dasar dan tujuan penerbitannya belum jelas.
“Pernyataan itu harus ditarik kembali, karena nuansanya tidak jelas dan berpotensi tidak menciptakan pemerintahan desa yang bersih, transparan dan baik,” ujarnya.
Sebelumnya, surat pernyataan kesediaan Kades Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, Supono, untuk menjabat sebagai Pj Kades menjadi sorotan setelah beredar di media sosial.
Surat tersebut dipersoalkan lantaran muncul dugaan penggunaan stempel desa yang sudah tidak berlaku. Isi dan tujuan penerbitannya juga dipertanyakan karena beredar di tengah persiapan Pilkades serentak Jombang 2027.
Aktivis PAGAR Jombang, Agus Harianto, menilai surat tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Ia bahkan menyebut informasi dalam surat itu tidak sesuai dengan kondisi persiapan Pilkades yang tengah dilakukan Pemkab Jombang.
“Yang jelas surat yang dibuat oleh Kades Tanjungwadung mengandung informasi bohong alias hoaks, dan ini berpotensi membuat gaduh masyarakat,” kata Agus, Jumat (6/11/2026).
Menurut Agus, Pemkab Jombang saat ini justru tengah mematangkan persiapan Pilkades serentak yang direncanakan berlangsung pada 2027.
Sebanyak 286 desa dijadwalkan mengikuti pemilihan tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa itu, Pemkab Jombang telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp15 miliar.
“Saat ini kan Pemkab mulai persiapan Pilkades serentak yang diikuti 286 desa, dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan, Pemkab Jombang menyiapkan anggaran sekitar Rp15 miliar lebih. Kan ini fakta di lapangan,” ujarnya.
Agus juga meminta agar latar belakang, maksud, dan pihak yang berkepentingan dalam penerbitan surat tersebut ditelusuri.
Ia mendesak kepolisian turun tangan untuk mengklarifikasi persoalan itu agar tidak berkembang menjadi polemik yang lebih luas.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan dari Supono, yang juga menjabat Ketua PKDI Kabupaten Jombang, mengenai maksud dan tujuan pembuatan surat pernyataan kesediaan menjadi Pj Kades tersebut.
Pemkab Jombang juga belum memberikan penjelasan mengenai pihak yang mengusulkan maupun dasar penerbitan surat kesediaan kepala desa aktif menjadi Pj Kades.
