KOTA MALANG, Sudutkota.id – Ancaman banjir akibat meningkatnya debit air kiriman dari wilayah hulu menjadi perhatian serius BPBD Kota Malang.
Tak ingin hanya bergerak setelah air meluap, BPBD mulai menyiapkan strategi pengendalian aliran air melalui koordinasi lintas wilayah, termasuk dengan para penjaga pintu air dan pemegang kunci dam.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang, Heru Mulyono, S.I.P., M.T., menegaskan bahwa pengendalian air kiriman membutuhkan komunikasi intensif dengan petugas pengairan, terutama ketika debit air dari wilayah Batu mengalami peningkatan.
Menurutnya, pengaturan aliran harus dimulai dari kawasan hulu, salah satunya melalui pintu air di Sengkaling. Air yang mengalir menuju Kota Malang perlu diatur berdasarkan kondisi debit dan kapasitas saluran.
“Saya harus betul-betul memastikan petugasnya standby. Tatkala air tinggi dari Batu, mulai kita manajemen dulu di Sengkaling. Mana yang diteruskan ke Malang dan mana yang kita tahan di sana,” tegas Heru, Jumat (6/11/2026).
Ia mengakui, menahan sementara aliran air berpotensi menimbulkan genangan di kawasan tertentu. Namun, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi mengurangi tekanan air yang masuk ke wilayah perkotaan.
“Risikonya di sana ada genangan, tetapi hanya sebentar. Begitu air surut, kita lepas lagi,” jelasnya.
Heru mengatakan, pengaturan tidak berhenti di Sengkaling. Sejumlah jalur alternatif juga perlu diperhitungkan, termasuk kawasan Kadalpang dan aliran menuju Sungai Brantas. Dengan demikian, distribusi air dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Ia menegaskan, BPBD tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan air kiriman dari wilayah hulu. Karena itu, strategi yang paling memungkinkan adalah mengendalikan alirannya melalui sistem pintu air.
“Kita tidak bisa menyegat air kiriman. Yang bisa kita lakukan adalah manajemen di situ, menahan dulu sementara sambil menunggu debit surut, kemudian kita lepaskan,” tandasnya.
Untuk merealisasikan strategi tersebut, Heru meminta dukungan koordinasi dengan pemerintah provinsi melalui instansi pengairan. Keterlibatan para pemegang kunci dam dinilai menjadi faktor penting agar pengaturan debit air tidak berjalan secara parsial.
“Saya mohon izin kepada Pak Sekda untuk komunikasi dengan Provinsi Pengairan, supaya kita bisa menggandeng para pemegang kunci dam. Ini penting agar pengaturan air bisa dilakukan bersama,” ungkapnya.
Selain ancaman hidrometeorologi, BPBD Kota Malang juga masih memberikan perhatian terhadap penanganan kebakaran TPA Supit Urang. Meskipun water bombing telah dihentikan, potensi munculnya kembali asap akibat bara di bawah timbunan sampah belum sepenuhnya bisa diabaikan.
Heru mengungkapkan, kondisi di dalam timbunan sampah masih menyimpan potensi bahaya berupa gas metana dan bara api. Karena itu, kawasan tersebut tidak bisa langsung ditinggalkan meskipun pemadaman dari udara telah berakhir.
“Persoalan Supit Urang ini tidak bisa langsung kita tinggalkan. Kalau ditinggal, asap bisa muncul lagi. Di sana gas metana dan bara di dalamnya luar biasa,” paparnya.
Ia menyebutkan, luas area terdampak kebakaran mencapai sekitar 15 hektare. Sementara itu, area yang masih menjadi perhatian dalam penanganan tersisa sekitar tiga hektare.
Kondisi medan yang curam menuju kawasan Jedong juga menjadi tantangan tersendiri. Petugas harus bekerja dengan perlengkapan keselamatan lengkap, termasuk body harness, untuk menghindari risiko kecelakaan ketika melakukan penanganan di area dengan kemiringan ekstrem.
“Teman-teman tetap menggunakan body harness dan perlengkapan keselamatan lainnya. Itu harus kita lakukan karena kondisi kemiringan di sana cukup berbahaya,” terangnya.
Heru memastikan operasi water bombing terakhir dilakukan pada Sabtu sebelumnya dan tidak dilanjutkan hingga Minggu. Namun, penghentian pemadaman melalui udara tidak serta-merta menandakan seluruh potensi kebakaran telah hilang.
Di sisi lain, BPBD juga berupaya mengedukasi para pemulung dan pelaku aktivitas di sekitar TPA agar ikut menjaga keamanan kawasan. Heru menyoroti adanya perilaku yang justru berpotensi memperbesar risiko kebakaran demi memperoleh keuntungan ekonomi.
Menurutnya, sebagian pelaku bisa mendapatkan penghasilan hingga Rp800 ribu per orang dalam sehari dari material besi yang lebih mudah ditemukan setelah sampah terbakar.
“Dia juga harus kita edukasi. Boleh mencari rezeki, tetapi ayo bersama-sama menjaga. Jangan sampai aktivitas mencari penghasilan justru ikut memperbesar risiko kebakaran,” ujarnya.
Terkait masa tanggap darurat yang ditetapkan hingga 31 Desember, Heru mengatakan pihaknya mulai mengevaluasi kemungkinan peralihan menuju masa transisi. Langkah tersebut diperlukan agar sumber daya penanganan bencana dapat diarahkan untuk mengantisipasi ancaman hidrometeorologi.
“Ini sudah kita evaluasi untuk transisi, supaya energi kita juga bisa diarahkan menangani bencana hidrometeorologi. Kalau sudah masuk transisi, penanganannya kita serahkan kepada pengguna barang,” pungkasnya.
