JAKARTA, Sudutkota.id – Tiga tahun setelah serangan 7 Oktober 2023, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta menilai persoalan Palestina tidak bisa dibaca hanya dari satu titik waktu. Menurutnya, menjadikan 7 Oktober sebagai awal konflik berisiko mengaburkan persoalan yang lebih panjang di balik tragedi Palestina.
Sukamta mengatakan, sebelum 7 Oktober 2023 sudah terdapat rangkaian persoalan berupa pendudukan, perampasan tanah, perluasan permukiman, penggusuran, hingga blokade dan pembatasan terhadap warga Gaza. Karena itu, menurut dia, rangkaian peristiwa tersebut perlu ditempatkan dalam konteks yang utuh.
“Bagi kita di Indonesia, membicarakan Palestina mulai dari 7 Oktober kurang lebih seperti membicarakan penjajahan Belanda mulai dari pecahnya Perang Diponegoro. Kalau sejarah dimulai dari sana, yang terlihat hanya Diponegoro berperang melawan Belanda, sementara kolonialisme yang sudah berlangsung sebelumnya justru hilang dari cerita,” kata Sukamta, Rabu (7/10/2026).
Ia menilai kesalahan dalam melihat urutan sebab dan akibat dapat membuat persoalan utama justru terabaikan. Penderitaan warga Palestina, menurutnya, tidak bisa dilepaskan dari persoalan yang lebih mendasar, bukan semata-mata dari peristiwa yang terjadi pada 7 Oktober.
“Kita tentu tidak mengatakan penderitaan rakyat Jawa akibat kolonialisme terjadi karena Diponegoro memilih melawan Belanda. Masalah pokoknya adalah kolonialisme itu sendiri,” ujarnya.
Sukamta juga menyoroti kondisi Gaza yang mengalami kerusakan luas. Menurutnya, pembangunan kembali Gaza penting, tetapi rekonstruksi tidak boleh membuat persoalan Palestina berhenti hanya pada pemulihan fisik tanpa penyelesaian akar masalah.
“Jangan sampai Gaza dibangun kembali, tetapi Palestina justru hilang,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar proses normalisasi dan pembangunan kembali Gaza tidak berjalan lebih cepat daripada upaya meminta pertanggungjawaban atas tragedi yang terjadi.
“Gaza boleh dibangun kembali, tetapi tragedinya tidak boleh dihapus dari ingatan dunia. Jangan sampai normalisasi berjalan lebih cepat daripada pertanggungjawaban,” kata Sukamta.
Menurutnya, Indonesia tetap perlu mendorong bantuan kemanusiaan, rekonstruksi Gaza, sekaligus penyelesaian persoalan Palestina secara menyeluruh.
“Tiga tahun setelah 7 Oktober, yang kita perlukan bukan memotong sejarah Palestina pada satu hari, tetapi melihat persoalannya secara utuh dan memastikan tujuan akhirnya tidak hilang, kemerdekaan Palestina,” pungkasnya.
