JAKARTA, Sudutkota.id – Ukuran keberhasilan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak cukup berhenti pada opini laporan keuangan. Dampak pemeriksaan terhadap perbaikan tata kelola dan pengelolaan keuangan negara juga perlu dapat diukur secara jelas.
Gagasan itu mengemuka dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota BPK RI, Asep Rahmat Suwandha. Anggota Komisi XI DPR RI, Annisa Maharani Alzahra Mahesa mendalami gagasan Audit Impact Index yang ditawarkan Asep untuk mengukur dampak nyata dari hasil pemeriksaan BPK.
Namun, Annisa tidak ingin gagasan tersebut berhenti sebagai konsep. Ia meminta Asep menjelaskan metodologi, indikator yang digunakan, serta mekanisme validasi agar indeks tersebut memiliki ukuran yang objektif.
“Pertanyaan saya, apa metodologi yang akan digunakan untuk BPK audit impact ini? Dan juga jika Pak Asep terpilih, indikator apa yang akan Bapak gunakan, yang akan Bapak masukkan secara konkret ke dalam Audit Impact Index? Dan siapa yang bisa memvalidasi indikator-indikator tersebut?” ujarnya, Selasa (6/10/2026).
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena ukuran dampak audit harus dapat menunjukkan apakah rekomendasi pemeriksaan benar-benar menghasilkan perubahan, bukan sekadar tercatat sebagai tindak lanjut administratif.
Menjawab hal itu, Asep mengatakan metodologi indikator yang dikembangkan mengacu pada kerangka Monitoring Center for Prevention (MCP) serta instrumen penilaian tata kelola pada sejumlah area yang rentan terhadap praktik korupsi. Area tersebut mencakup penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengelolaan aset, pendapatan, hingga pengawasan.
Asep juga menyebut pengembangan indikator tersebut dilakukan bersama Danantara dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kebutuhan BUMN. Hingga kini, ia mengaku telah menyusun 110 indikator integritas yang disesuaikan dengan karakteristik sektor masing-masing BUMN, mulai dari infrastruktur, perbankan, transportasi hingga sumber daya alam.
“Sampai dengan saat ini versi yang sekarang hari ini, saya punya 110 indikator, Pak, integritas untuk masing-masing BUMN itu sesuai dengan bidangnya masing-masing, Pak. Misal di infrastruktur, perbankan, transportasi, dan sumber daya alam, itu masing-masing ada,” pungkas Asep.
