JAKARTA, Sudutkota.id – Kesepakatan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 memasuki tahap akhir pembahasan di DPR.
Di balik kesepakatan tersebut, Badan Anggaran DPR RI masih menyoroti ruang fiskal, terutama target defisit, penerimaan negara, serta kemampuan pemerintah menjaga daya beli masyarakat.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Muhidin Mohamad Said mengatakan RUU APBN 2027 telah disepakati dalam Pembicaraan Tingkat I bersama pemerintah. Selanjutnya, rancangan tersebut akan dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.
“Sudah sahkan seluruh APBN kita tingkat pertama dan sudah sepakat semua penerima APBN yang sudah kita sepakati dan selanjutnya akan dibawa ke paripurna,” ujar Muhidin usai Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Kesepakatan APBN 2027 juga disusun dengan harapan pertumbuhan ekonomi 2026 dapat menembus lebih dari 5,4 persen. Capaian tersebut diharapkan menjadi pijakan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 melalui berbagai program yang telah dimasukkan dalam APBN.
Di sisi fiskal, pemerintah dan DPR menetapkan target defisit anggaran sebesar 2,4 persen. Muhidin berharap penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dapat melampaui target sehingga ruang untuk menekan defisit tetap terbuka.
“Defisit kita kan 2,4 ya. Jadi kita berharap kalau semua ini nantinya sesuai dengan target, kita harap bahwa apabila pendapatan di sektor perpajakan dan pendapatan negara bukan pajak juga bisa naik, jadi insyaallah ke depan itu bisa lebih kecil lagi,” ujarnya.
Selain menjaga defisit, Muhidin meminta pemerintah tetap memperkuat subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai perlu berjalan bersama pengendalian harga kebutuhan pokok dan inflasi agar tekanan terhadap masyarakat tetap terjaga ketika APBN 2027 mulai dijalankan.
