JAKARTA, Sudutkota.id – Persoalan kriteria dan data penerima bantuan pendidikan dinilai dapat membuat mahasiswa dari keluarga yang membutuhkan kehilangan akses beasiswa.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya mendorong pemerintah melakukan verifikasi berlapis agar mahasiswa yang belum masuk dalam satu skema bantuan tetap memiliki peluang memperoleh dukungan melalui mekanisme lain.
Keluhan tersebut diterima Atalia di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (17/9/2026). Ia mengatakan, sejumlah masyarakat dan mahasiswa menyampaikan kesulitan memperoleh bantuan pemerintah untuk melanjutkan pendidikan.
“Saya banyak sekali teman-teman di lapangan, kemudian juga masyarakat dan juga mahasiswa yang mengeluhkan berkait dengan mereka yang saat ini tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk beasiswa untuk sekolah,” ujar Atalia.
Menurut Atalia, persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut status penerima dalam data. Bagi mahasiswa dari keluarga yang membutuhkan, terhentinya akses bantuan dapat berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan pendidikan dan rencana mereka untuk menyelesaikan studi.
“Ketika mereka tahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan bantuan, ini membuat mereka mundur satu langkah untuk menuju cita-cita mereka,” ungkapnya.
Karena itu, Atalia meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan satu indikator dalam menentukan penerima bantuan pendidikan. Verifikasi berlapis diperlukan untuk melihat kondisi penerima secara lebih utuh, termasuk membuka kemungkinan bantuan melalui skema lain ketika seseorang tidak memenuhi kriteria pada program tertentu.
“Harapannya adalah ada upaya dari pemerintah untuk melakukan verifikasi berlapis. Sehingga betul-betul ketika satu pintu tertutup untuk mereka, ada pintu lain yang bisa diupayakan,” tegasnya.
Atalia menilai penyempurnaan data desil tetap penting, tetapi mekanisme bantuan juga perlu memiliki ruang untuk merespons kondisi faktual masyarakat. Menurutnya, persoalan administrasi atau ketidaksesuaian data tidak semestinya langsung menghilangkan kesempatan mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan.
“Kita tidak boleh menutup harapan, cita-cita anak-anak muda kita. Karena mereka ini yang akan mengambil masa depan,” katanya.
Ia berharap pemerintah dapat terus memperbaiki data sekaligus menyediakan mekanisme alternatif bagi mahasiswa yang belum terakomodasi dalam skema bantuan yang tersedia. Dengan cara tersebut, ketepatan sasaran tetap dijaga tanpa menjadikan persoalan data sebagai penghalang bagi mahasiswa yang secara faktual masih membutuhkan dukungan pendidikan.
“Karena kita berharap mudah-mudahan berkait dengan desil dan juga upaya lain yang bisa dibuka pintunya untuk anak-anak muda kita, mahasiswa ini bisa diupayakan oleh pemerintah,” pungkasnya.
