JAKARTA, Sudutkota.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya menyisakan persoalan pemadaman. Dugaan keterlibatan korporasi dalam sejumlah kasus karhutla kini menjadi perhatian pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto meminta perusahaan yang terbukti bertanggung jawab dikenai tindakan tegas, mulai dari pencabutan izin hingga penyelidikan unsur pidana.
Instruksi tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas secara hybrid terkait penanganan sejumlah bencana di Tanah Air dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Dalam rapat itu, Presiden menyoroti laporan Kapolri mengenai dugaan kebakaran yang disengaja dan keterlibatan sejumlah korporasi.
“Jadi semua tadi yang dinilai oleh Kapolri, diverifikasi yang melanggar, kita akan bertindak dengan keras. Apalagi yang sudah diberi sanksi tahun-tahun yang dulu, kalau sekarang masih dia melanggar, berarti tidak ada jalan lain, kita harus cabut semua izin-izinnya,” tegas Prabowo.
Namun, pencabutan izin tersebut tetap harus didasarkan pada hasil verifikasi. Presiden meminta tindakan segera dilakukan apabila pihak terkait telah terbukti bertanggung jawab atas karhutla. Ia juga menegaskan bahwa pencabutan izin tidak menutup kemungkinan dilanjutkannya proses hukum pidana.
“Dan akan kita lakukan dalam waktu dekat, saya minta tidak usah lagi ada macam-macam kalau memang sudah jelas bahwa dia bertanggung jawab, kita harus cabut semua izinnya. Dan bila perlu setelah dicabut, tetap kita selidiki unsur pidananya. Tidak ada ampun mulai sekarang,” lanjutnya.
Untuk memastikan dugaan pelanggaran ditelusuri secara menyeluruh, Prabowo meminta Kapolri mengerahkan seluruh jajaran dan instansi terkait. Penyelidikan tersebut diarahkan untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab serta memastikan tindakan diberikan sesuai dengan pelanggaran yang ditemukan.
“Kapolri saya minta all out. Saya minta kerahkan instansi yang di bawah kalian. Selidiki sedalam-dalamnya dan kita tindak. Kita tidak bisa lagi toleransi soal ini,” ujar Prabowo.
Selain penindakan, pemerintah juga diminta tetap menjaga kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla. Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, kondisi dalam satu setengah bulan ke depan masih cukup rawan sehingga penanganan dan langkah pencegahan perlu terus diperkuat.
“Kita harus punya stamina, ketahanan, tadi sudah dilaporkan satu setengah bulan ke depan masih cukup rawan, tapi kita sekarang akan mencari langkah-langkah solusi menyeluruh,” ujar Presiden.
