JAKARTA, Sudutkota.id – Pemulihan pendidikan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menghadapi persoalan besar. Hingga 10 September 2026, sebanyak 1.960 dari 2.447 satuan pendidikan terdampak masih menjalankan pembelajaran melalui berbagai moda darurat, sementara 101.888 peserta didik tercatat membutuhkan pendampingan psikososial.
Kondisi tersebut membuat Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati mendorong revitalisasi sekolah berjalan bersamaan dengan pemulihan psikologis peserta didik dan warga sekolah. Menurutnya, mengembalikan kegiatan belajar tidak cukup hanya dengan membangun kembali ruang kelas yang rusak.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hingga 10 September 2026, gempa berdampak pada 2.447 satuan pendidikan di tujuh kabupaten, dengan 287.864 peserta didik serta 32.585 guru dan tenaga kependidikan turut terdampak. Sebanyak 487 satuan pendidikan telah kembali menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara normal, sedangkan sisanya masih menggunakan ruang darurat, tenda, ruang terbuka, maupun ruang kelas sementara.
“Saya mengapresiasi langkah Kemendikdasmen yang terus menjaga agar pendidikan tetap berjalan di tengah situasi pascagempa. Anak-anak harus tetap memiliki kesempatan untuk belajar. Namun, keberlangsungan pembelajaran ini harus dibarengi dengan upaya memastikan sekolah aman, ruang belajar layak, dan kondisi psikologis anak mendapatkan perhatian,” ujar Kurniasih, Kamis (17/9/2026).
Menurut Kurniasih, ruang belajar sementara tetap penting agar anak tidak kehilangan akses pendidikan. Namun, penggunaannya perlu dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan keamanan, cuaca, serta kebutuhan pembelajaran hingga sekolah dapat kembali digunakan secara layak.
Di sisi lain, persoalan psikologis tidak dapat diperlakukan sebagai bagian kecil dari pemulihan. Kemendikdasmen mencatat 857 satuan pendidikan dengan 101.888 peserta didik membutuhkan pendampingan psikososial. Pendampingan sejauh ini telah dilakukan di 75 sekolah bersama berbagai mitra, sementara penguatan kapasitas disiapkan melalui pelatihan bagi 120 fasilitator nasional dan 1.700 fasilitator daerah.
“Angka 101.888 anak yang membutuhkan pendampingan psikososial menunjukkan bahwa pemulihan pendidikan tidak berhenti ketika bangunan sekolah kembali berdiri. Ada anak-anak yang mengalami ketakutan, kehilangan rasa aman, kesulitan berkonsentrasi, dan membutuhkan waktu untuk kembali pada rutinitas belajar,” jelas Kurniasih.
Kurniasih menilai guru dan tenaga kependidikan memiliki posisi penting karena menjadi pihak yang paling dekat dengan peserta didik. Namun, dukungan tersebut harus dilengkapi mekanisme rujukan kepada tenaga profesional ketika anak membutuhkan penanganan lebih lanjut.
“Guru dapat menjadi pintu pertama untuk mengenali perubahan kondisi anak dan memberikan dukungan awal. Tetapi jika ditemukan kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, harus tersedia mekanisme rujukan kepada tenaga profesional,” tegasnya.
Bagi Kurniasih, pemulihan pendidikan di NTT perlu berjalan dalam dua jalur sekaligus, yakni mengembalikan sekolah sebagai ruang belajar yang aman dan memastikan anak kembali memiliki rasa aman untuk belajar. Pendampingan psikososial pun dinilai perlu berlanjut setelah masa tanggap darurat berakhir, seiring dengan proses revitalisasi satuan pendidikan yang terdampak gempa.
