JEMBER, Sudutkota.id – Sempat bersitegang dengan pendemo, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember, Dra. Sartini, M.M, mendadak pingsan di hadapan pendemo.
Inilah yang terjadi saat warga bersama mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Jember menggelar aksi demo di kantor Pemkab Jember, Selasa (15/9/2026).
Saat kejadian, Sartini sempat menjelaskan terkait tuntutan yang disuarakan warga dan mahasiswa yang mengatasnamakan GAWAT (Gerakan Wong Pasar Tanjung) yang menyuarakan tuntutan terkait pembenahan tata kelola Pasar Tanjung yang berkeadilan.
Saat itu, Sartini bersama beberapa kepala OPD diantaranya ada Kepala Bakesbangpol Indra Tri Purnomo dan Assisten II bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Jember Ratno Cahyadi Sembodo serta beberapa perwakilan OPD sempat menemui pendemo di bawah terik matahari yang panas.
Nah, saat suasana demo cukup tegang ditambah teriakan pendemo, tubuh Sartini mendadak lunglai dan langsung pingsan di hadapan pendemo. Sontak, Sartini langsung dibopong meninggalkan lokasi demo dan dibawa ke klinik kesehatan yang ada di Pemkab Jember. Informasi yang didapat, kondisi tubuh Sartini memang tidak lagi fit karena baru saja mengalami sakit dan masih dalam masa pemulihan kesehatan.
Lantaran ada demo, Sartini menjalankan tugas menemui pendemo karena persoalan pedagang Pasar Tanjung yang disuarakan memang menjadi tugas pokok dan fungsinya sebagai kepala dinas.
“Terkait Insiden Bu Sartini, Bu Sartini pingsan karena kondisi fisiknya yang belum sepenuhnya pulih setelah sakit,” ujar Ratno Cahyadi Sembodo, Assisten II Pemkab Jember.
Lantaran kondisinya kurang fit dan faktor berdiri cukup lama serta cuaca yang sangat panas, lanjut Ratno, menyebabkan fisiknya drop hingga harus dievakuasi ke dalam ruangan dan dibawa ke klinik kesehatan yang ada di Pemkab Jember
Terkait aspirasi dari pengunjuk rasa, Ratno menjelaskan, sikap dan komitmen Pemerintah Daerah terkait apa yang disuarakan pengunjuk rasa.
“Gus Bupati mendukung aspirasi dari GMNI, perwakilan pedagang Pasar Tanjung lantai atas, dan warga sekitar Samanhudi,” ujarnya.
Bahkan, kata Ratno, Bupati Jember juga sudah memikirkan solusi terkait masalah Pasar Tanjung. Dijelaskan, permasalahan Pasar Tanjung tidak bisa hanya diselesaikan dari satu aspek regulasi, melainkan membutuhkan solusi yang tepat bagi setiap kelompok kepentingan.
Bahkan sudah merancang dilakukan revitalisasi Pasar Tanjung dan akan dibangun pada tahun 2027 mendatang.
“Gus Bupati sedang memperjuangkan program revitalisasi Pasar Tanjung ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Sesuai jadwal pelaksanaan, kata Ratno, tahun ini direncanakan pembuatan Detail Engineering Design (DED), “Sedangkan proses pembangunan fisik akan dilakukan tahun depan,” ujarnya.
Sementara itu, saat menggelar aksi, pengunjuk rasa menyuarakan beberapa tuntutan. Hal ini disampaikan Muhamad Faidzin, Wakil Ketua Bidang Politik DPC GMNI Cabang Jember.
Tuntutan pengunjuk rasa antara lain, mendesak Pemkab Jember dalam hal ini Bupati Jember untuk segera menyelesaikan persoalan tata kelola pedagang dan disfungsi akses jalan utama di kawasan Pasar Tanjung.
“Kembalikan fungsi jalan sebagaimana keperuntukannya, bukan untuk jualan,” ujarnya.
Memang, kondisi Pasar Tanjung saat ini perlu perhatian serius. Persoalan yang terjadi di kawasan Pasar Tanjung ruang yang seharusnya berfungsi sebagai jalur sirkulasi kendaraan dan akses masyarakat justru mengalami pergeseran menjadi ruang perdagangan. Bahu jalan dipenuhi pedagang pelataran, sementara mobil pick-up pengangkut
Selain itu, pihaknya juga mendesak, Pemkab Jember untuk segera melakukan penertiban dan penataan terhadap aktivitas perdagangan yang menggunakan badan dan bahu jalan di kawasan Pasar Tanjung.
“Kita mendesak untuk segera melakukan pembalikan rekayasa arus lalu lintas di Jalan Samanhudi menjadi arah Selatan ke Utara sebagai upaya meningkatkan kelancaran mobilitas jual-beli di kawasan Pasar Tanjung,” tambahnya.
Tidak hanya itu, pengunjuk rasa juga mendesak, Pemkab Jember untuk segera menanggulangi segala bentuk penyelewengan, pungutan liar (pungli), premanisme, dan intimidasi di kawasan Pasar Tanjung.
“Kita minta ditindak yang melakukan pungutan liar,” tambahnya.
Dia menambahkan, pihaknya juga mendesak, Pemkab Jember untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pasar Tanjung sebagai wadah koordinasi dan pengawasan yang melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten Jember, perwakilan pedagang, warga sekitar Pasar Tanjung, serta unsur akademisi dan/atau mahasiswa.
Sekaligus pemkab Jember harus memastikan setiap kebijakan dan tindakan dalam penataan Pasar Tanjung dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan berkeadilan.
“Mengajak seluruh masyarakat Jember, khususnya pedagang, warga sekitar, pengguna jalan, mahasiswa, serta elemen masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawal setiap proses penataan dan penyelesaian persoalan Pasar Tanjung agar berjalan transparan, berpihak pada kepentingan masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ungkapnya.
Sebenarnya pengunjuk rasa hendak bertemu dengan Bupati Jember, Muhammad Fawait. Namun bupati kebetulan ada tugas lain dan meminta agar beberapa kepala OPD untuk menemui pengunjuk rasa.
