JAKARTA, Sudutkota.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan belum menunjukkan tanda-tanda menjadi persoalan yang bisa ditangani dengan pemadaman semata.
Lonjakan titik panas dalam beberapa hari terakhir bahkan mulai berpotensi mengganggu kesehatan, mobilitas, hingga aktivitas penerbangan masyarakat.
Data Kementerian Kehutanan mencatat 518 titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan pada 19 Agustus 2026. Angka tersebut melonjak lebih dari empat kali lipat dibandingkan sehari sebelumnya. Dalam periode 17-19 Agustus, tercatat 750 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Di Kalimantan Timur, persoalannya juga tidak kecil. Data BPBD Kalimantan Timur per 19 Agustus mencatat 413 titik karhutla dengan luas lahan dan hutan terbakar mencapai 936,95 hektare. Kabupaten Kutai Barat menjadi salah satu wilayah yang terdampak dengan 72 lokasi kebakaran dan luas area terbakar mencapai 415,51 hektare.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian menilai kondisi tersebut menunjukkan karhutla telah berkembang menjadi ancaman bencana yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Ini bukan lagi sekadar soal api di hutan dan lahan. Ketika asap sudah mengganggu jarak pandang, aktivitas masyarakat dan penerbangan, serta berpotensi mengganggu kesehatan warga, maka keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” ujar Hetifah, Jumat (21/8/2026).
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, Hetifah mengingatkan pemerintah agar tidak menunggu dampak karhutla semakin luas sebelum memperkuat respons di lapangan.
“Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, saya tentu sangat prihatin. Kaltim juga menghadapi peningkatan karhutla. Kita tidak boleh menunggu sampai dampaknya semakin besar baru kemudian bergerak,” tegasnya.
Hetifah mengapresiasi pengerahan personel gabungan, pemadaman melalui jalur darat, penggunaan water bombing, hingga Operasi Modifikasi Cuaca. Namun, menurutnya, penanganan api harus berjalan bersamaan dengan perlindungan terhadap warga yang terpapar asap.
Pemerintah daerah diminta memastikan fasilitas kesehatan siap menghadapi dampak kabut asap, termasuk menyediakan masker yang sesuai dan informasi kualitas udara yang mudah diakses masyarakat. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil juga perlu mendapat perlindungan khusus.
Di sisi lain, Hetifah meminta BNPB dan BPBD mempercepat verifikasi setiap titik panas yang terdeteksi. Kecepatan antara munculnya data hotspot, pemeriksaan di lapangan, hingga tindakan pemadaman dinilai menentukan apakah titik api dapat dikendalikan atau justru berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
“Yang kita perlukan adalah respons cepat berbasis data. Hotspot harus segera diverifikasi di lapangan. Jangan sampai ada jeda terlalu panjang antara deteksi, laporan, dan pemadaman,” ujarnya.
Persoalan belum berhenti pada kondisi saat ini. Prakiraan BMKG menunjukkan sebagian wilayah Kalimantan masih menghadapi kondisi minim pertumbuhan awan, sementara potensi musim hujan baru diperkirakan datang sekitar pertengahan Oktober.
Artinya, pemerintah masih memiliki waktu beberapa pekan dengan risiko karhutla yang perlu diantisipasi. Hetifah meminta pemerintah tidak hanya menyiapkan strategi pemadaman, tetapi juga skenario menghadapi kemungkinan kebakaran berulang hingga kondisi cuaca kembali membaik.
“Jangan hanya berpikir bagaimana memadamkan api hari ini. Pemerintah harus menyiapkan skenario menghadapi kemungkinan karhutla berulang sampai kondisi cuaca kembali membaik,” pungkasnya.
