JAKARTA, Sudutkota.id – Bertambahnya berbagai model sekolah yang dikembangkan pemerintah tidak otomatis menjamin pemerataan kualitas pendidikan.
Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa mengingatkan pemerintah agar arah kebijakan dan anggaran dalam RAPBN 2027 tidak hanya mengejar pembangunan program baru, tetapi juga memastikan kualitas guru, standar pendidikan, dan kebutuhan sekolah terpenuhi secara merata.
Ledia menilai munculnya sejumlah program, mulai dari Sekolah Rakyat, sekolah terintegrasi, Sekolah Unggulan Garuda hingga sekolah reguler, justru menuntut pemerintah memiliki standar pengawasan dan kualitas yang jelas.
Sebab, tanpa standar yang sama, pengembangan banyak model sekolah berpotensi menciptakan kesenjangan baru dalam layanan pendidikan.
“Ketika Presiden sudah membuat program direktif Presidennya, ada sekolah rakyat, ada sekolah terintegrasi, ada sekolah unggulan, Garuda, ada sekolah-sekolah yang reguler. Maka PR besarnya adalah bagaimana sesungguhnya memastikan kualitas guru-gurunya, siapa yang mengontrolnya,” ujar Ledia di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut dia, pemerintah perlu menjadikan RAPBN 2027 sebagai instrumen untuk memastikan seluruh program pendidikan tidak berjalan sendiri-sendiri. Kualitas tenaga pendidik, standar pembelajaran, serta ketersediaan sarana pendidikan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan tersebut.
Persoalan itu menjadi semakin penting karena pemerintah juga memasang target wajib belajar 13 tahun. Target tersebut, kata Ledia, tidak cukup hanya ditetapkan sebagai kebijakan. Pemerintah harus memastikan kapasitas sekolah dan kualitas layanan pendidikan mampu menopangnya.
“Maka harus dipastikan ketika kita bicara sekolah, pendidikan dasar dan menengah, Pak Prabowo menargetkan wajib belajarnya 13 tahun itu yang harus difokuskan,” katanya.
Ledia mempertanyakan apakah berbagai program pendidikan yang berjalan saat ini sudah memiliki mekanisme integrasi yang memadai. Ia meminta kementerian yang memiliki kewenangan di sektor pendidikan tidak hanya mengejar capaian program, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar pendidikan terpenuhi.
“Bagaimana mereka kemudian bisa menjalankan tugasnya, standarnya, memenuhi segala keperluan-keperluan itu dengan baik. Problem kita adalah bisakah kemudian kita mengintegrasikan itu semua,” ujar politikus PKS tersebut.
Karena itu, Ledia menilai pembahasan RAPBN 2027 di DPR akan menjadi momentum untuk menguji apakah prioritas anggaran pemerintah benar-benar menjawab persoalan pendidikan atau justru memperbanyak program tanpa memastikan kualitas pelaksanaannya.
Nota Keuangan yang disampaikan pemerintah menjadi pijakan pembahasan anggaran bersama DPR hingga akhir September 2026. Ledia mengatakan DPR masih akan mencermati arah kebijakan pemerintah sebelum menentukan prioritas anggaran untuk 2027.
“Nota keuangan itulah yang nanti akan menjadi bahasan di DPR sampai bulan September akhir untuk memastikan langkah-langkah nanti di 2027 apa yang akan dilakukan,” kata Ledia.
