Sudutkota.id – Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Fuad Benardi meminta Pemerintah Pusat mengkaji secara matang rencana penghentian impor bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh diambil tanpa jaminan pasokan energi nasional yang memadai.
Ia mempertanyakan sumber pemenuhan kebutuhan BBM apabila impor dihentikan. Sebab, berdasarkan data yang diketahuinya, produksi dalam negeri masih belum mampu memenuhi kebutuhan BBM secara nasional.
“Kalau memang tidak impor, lalu kekurangan kebutuhan BBM itu akan dipenuhi darimana? Ini harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).
Fuad juga menyoroti wacana pengembangan bahan bakar B50 sebagai salah satu alternatif. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif terkait kesiapan teknologi dan kesesuaian bahan bakar tersebut dengan spesifikasi kendaraan yang beredar di Indonesia.
“Jangan sampai kebijakan itu diterapkan tanpa kajian yang matang. Harus dipastikan apakah B50 benar-benar cocok untuk kendaraan bermotor di Indonesia atau tidak,” katanya.
Politisi muda PDI Perjuangan itu menegaskan, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital masyarakat. Karena itu, kebijakan penghentian impor tidak boleh menimbulkan gangguan distribusi maupun kelangkaan di lapangan.
“BBM saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Hampir seluruh aktivitas transportasi bergntung pada ketersediaan BBM. Kalau pasokannya tidak terjamin, ini bisa menjadi blunder besar bagi pemerintah sendiri,” tegas Fuad.
Kekhawatiran tersebut, kata Fuad, diperkuat dengan adanya laporan kelangkaan BBM di sejumlah SPBU Surabaya. Berdasarkan informasi yang diterimanya, lebih dari 10 SPBU sempat mengalami kehabisan stok untuk jenis BBM tertentu.
Menanggapi kondisi tersebut, Komisi C DPRD Jawa Timur berencana meminta penjeladan dari Pertamina terkait penyebab kelangkaan dan langkah antisipasi yang akan dilakukan.
“Nanti akan kami cek dan koordinasikan dengan Pertamina. Kami ingin mengetahui penyebab kelangkaan ini dan solusi yang disiapkan agar tidak terulang,” imbuh Fuad.
Fuad menilai kelangkaan BBM yang terjadi di tengah wacana penghentian impor dapat menimbulkan kekhawatiran publik terhadap ketahanan energi nasional.
Selain menyoroti BBM, ia juga menyinggung pentingnya penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) pada sektor batu bara. Menurut Fuad, pemerintah harus memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi sebelum perusahaan melakukan ekspor.
“Kebijakan DMO harus ditegakkan. Kebutuhan domestik harus dipenuhi terlebih dahulu, baru kemudian perusahan diperbolehkan mengekspor,” ungkap Fuad.
Terkait berkurangnya ketergantungan ekspor melalui Singapura, Fuad menilai hal tersebut justru dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperluas akses pasar secara langsung ke negara tujuan.
Menurut Fuad, selama ini Singapura kerap berperan sebagai negara perantara perdagangan berbagai komoditas, termasuk batu bara. Apabila, Indonesia mampu menembus Pasar Internasional secara langsung, nilai tambah yang diperoleh akan lebih besar.
“Kalau Indonesia bisa langsung menjual ke negara tujuan tanpa Singapura. Tentu itu, lebih menguntungkan karena nilai jualnya bisa lebih optimal,” pungkasnya.
