Sudutkota.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memperkuat pengawasan terhadap sektor usaha pariwisata dengan mendorong sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penegakan peraturan daerah (Perda).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan pertumbuhan investasi di bidang pariwisata berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Penegakan Perda terkait Kepariwisataan dan Penguatan Kolaborasi Lintas Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Satpol PP Kota Malang pada, Senin (22/6/2026).
Agenda tersebut juga menjadi bagian dari implementasi inovasi KOLAK MANIS (Kolaborasi Lintas Perangkat Daerah dalam Pembinaan, Pengawasan, dan Yustisi) yang bertujuan memperkuat koordinasi antar lembaga dalam pengawasan usaha.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah. Namun, menurutnya, setiap investasi harus dibangun di atas kepatuhan hukum dan pemenuhan seluruh persyaratan administrasi agar tidak memunculkan persoalan di kemudian hari.
“Pemerintah membutuhkan investasi untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan pendapatan daerah. Tetapi seluruh pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan perizinan dan legalitas yang telah ditetapkan sehingga tercipta iklim usaha yang sehat dan tertib,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa perkembangan usaha pariwisata, mulai dari hotel, restoran, kafe hingga tempat hiburan, sering kali menjadi sorotan masyarakat, terutama menyangkut kelengkapan izin operasional. Karena itu, diperlukan kolaborasi antar lembaga agar proses pembinaan, pengawasan, hingga penegakan aturan dapat berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Malang terus mendorong geliat ekonomi melalui program 1.000 event dan pengembangan sport tourism. Berbagai agenda tersebut diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi sektor perhotelan, kuliner, transportasi, destinasi wisata, hingga pelaku UMKM.
“Pengunjung yang datang ke Kota Malang tidak hanya menghadiri acara, tetapi juga menikmati wisata dan berbelanja produk lokal. Karena itu kami ingin menciptakan ekosistem pariwisata yang nyaman, aman, dan mampu memberikan manfaat ekonomi secara luas,” tambahnya.
Melalui program KOLAK MANIS, pemerintah berharap mekanisme penegakan Perda dapat dilakukan secara lebih terintegrasi. Sinergi lintas perangkat daerah dinilai penting untuk memperkuat pembinaan, memperjelas dasar hukum tindakan penertiban, sekaligus meminimalkan potensi sengketa yang dapat muncul dalam proses pengawasan.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, mengatakan kegiatan sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha jasa pariwisata terhadap kewajiban yang diatur dalam peraturan daerah, sekaligus memperkuat koordinasi pengawasan antar instansi.
Sebagai inovasi baru, Satpol PP juga memperkenalkan sistem transparansi berbasis QR Code yang diberikan kepada pelaku usaha. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai status kepatuhan usaha terhadap ketentuan perizinan dan kewajiban daerah yang telah terintegrasi dengan data perpajakan.
Menurut Heru, penerapan QR Code diharapkan menjadi instrumen yang mendorong keterbukaan informasi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaku usaha yang telah memenuhi seluruh persyaratan hukum dan administrasi.
Dengan penguatan pengawasan dan kolaborasi lintas OPD ini, Pemerintah Kota Malang berharap sektor pariwisata dapat tumbuh secara berkelanjutan, menjaga kepastian hukum bagi investor, serta menghadirkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat tanpa mengesampingkan kepatuhan terhadap regulasi.
