Sudutkota.id – Carut-marut pelayanan jemaah haji Indonesia kembali terjadi di kawasan Mina.
Di tengah besarnya biaya penyelenggaraan ibadah haji dan janji perbaikan layanan setiap tahun, Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI justru menemukan berbagai persoalan mendasar yang menyangkut kenyamanan dan keselamatan jemaah.
Mulai dari tenda yang sesak, sanitasi buruk, keterbatasan air bersih, hingga keterlambatan distribusi makanan menjadi catatan serius DPR dalam pelaksanaan puncak ibadah haji tahun ini.
Anggota Timwas Haji DPR RI Selly Andriany Gantina mengungkapkan kondisi tenda Mina jauh dari standar layak bagi jemaah, terutama kelompok lanjut usia yang membutuhkan perhatian khusus.
“Saya menemukan beberapa temuan kaitan dengan fasilitas tenda, terutama dari fasilitas toilet. Kemudian tenda yang ternyata tidak nyaman untuk para jemaah, di mana dipaksakan untuk jemaah berdempet-dempetan,” ujar Selly di Mina, Makkah, Jumat (29/5/2026).
Persoalan paling krusial, menurut Selly, berada pada buruknya fasilitas sanitasi. Ketersediaan air bersih dinilai tidak memadai, padahal kebutuhan air menjadi sangat penting bagi jemaah untuk beribadah maupun menjaga kondisi fisik di tengah suhu ekstrem Arab Saudi.
Kondisi itu memperlihatkan bahwa persoalan klasik penyelenggaraan haji Indonesia belum benar-benar terselesaikan, terutama saat memasuki fase puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Lebih memprihatinkan lagi, Timwas DPR menemukan adanya jemaah yang terlantar di dalam tenda tanpa distribusi makanan selama berjam-jam. Akibatnya, sejumlah jemaah lanjut usia mengalami kelelahan hingga kondisi kesehatannya menurun.
“Ada beberapa jemaah yang sudah 9 jam berada di dalam tenda tidak mendapatkan fasilitas makan. Akhirnya para lansia drop,” kata Selly.
Temuan tersebut menambah daftar panjang kritik terhadap tata kelola logistik dan pelayanan kesehatan haji yang setiap tahun nyaris berulang. Padahal pemerintah berulang kali menyampaikan adanya transformasi dan peningkatan kualitas layanan haji.
Selly juga menyoroti minimnya respons fasilitas kesehatan di dalam tenda Mina. Menurut dia, jemaah yang sakit akibat kelelahan, berdesakan, dan terlambat makan tidak mendapatkan penanganan optimal dari petugas.
Atas kondisi itu, DPR mendesak syarikah mitra penyelenggara haji bersama Kidana, perusahaan pengembang milik Pemerintah Arab Saudi, untuk bertanggung jawab memenuhi standar pelayanan yang telah disepakati dengan Pemerintah Indonesia.
Di sisi lain, kritik DPR juga secara tidak langsung mengarah pada kesiapan pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi persoalan teknis di Armuzna yang selama ini dikenal sebagai fase paling rawan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Sebagai langkah evaluasi, Selly mengusulkan agar pemerintah mulai mempertimbangkan kebijakan yang lebih realistis bagi jemaah berisiko tinggi, termasuk skema tanazul atau mengembalikan sebagian jemaah ke hotel di Makkah agar tidak dipaksakan bermalam di Mina.
“Jangan sampai mereka terbebani, tidak mendapatkan makanan, sakit di dalam tenda, dan tidak mendapat fasilitas kesehatan yang layak,” ujarnya.
Meski demikian, Selly tetap mengapresiasi layanan haji tahun 2026 yang dinilai relatif lebih baik selama fase di Makkah dan Madinah. Namun ia menegaskan persoalan utama justru selalu muncul pada fase puncak haji di Armuzna.
“Puncak haji itu justru harus diperhatikan berada di Armuzna. Dan Mina ini akan menjadi titik perhatian DPR ke depannya,” katanya.
