Sudutkota.id – Ketergantungan industri farmasi Indonesia terhadap bahan baku obat impor masih menjadi pekerjaan rumah besar. Hingga kini sekitar 95 persen bahan baku obat masih didatangkan dari luar negeri, terutama dari Tiongkok dan India. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan target kemandirian farmasi nasional belum bergerak signifikan meski telah lama menjadi agenda pemerintah.
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini meminta pemerintah mempercepat langkah membangun industri bahan baku obat dalam negeri. Menurut dia, Indonesia memiliki sumber daya hayati yang melimpah sehingga seharusnya tidak terus bergantung pada impor.
Pernyataan itu disampaikan Anggia saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR ke industri farmasi BUMN di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (10/7/2026).
“95 persen sekarang bahan baku masih impor. Oleh karena itu harus ada penelitian-penelitian yang terus-menerus supaya kita tidak selalu impor. Harus berdaulat obat dan farmasi di Indonesia,” kata Anggia.
Ia menilai persoalan utama bukan sekadar kemampuan memproduksi obat jadi, melainkan lemahnya penguasaan bahan baku farmasi. Padahal, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang dinilai berpotensi dikembangkan menjadi bahan baku obat apabila didukung riset yang berkesinambungan.
Anggia juga menyoroti perlunya keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap industri farmasi nasional. Menurutnya, penggunaan produk dalam negeri harus diperluas, disertai dukungan investasi untuk pembangunan pabrik dan laboratorium penelitian.
Selain itu, ia menegaskan penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor farmasi tidak boleh sekadar menjadi slogan. Implementasinya, kata dia, harus didukung koordinasi yang lebih kuat antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian.
“Kalau menurut saya itu wajib, mandatory. Harus ada koordinasi yang lebih bagus antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Perindustrian supaya matching,” ujarnya.
Komisi VI DPR juga menaruh harapan pada pengelolaan investasi melalui Danantara untuk memperkuat industri farmasi BUMN. Namun, besarnya investasi dinilai harus dibarengi tata kelola yang efektif agar tidak berhenti pada pembangunan fasilitas semata.
Tingginya ketergantungan impor selama bertahun-tahun menunjukkan tantangan kemandirian farmasi belum berhasil diatasi. Tanpa percepatan riset, penguatan industri bahan baku, dan sinkronisasi kebijakan lintas kementerian, target kedaulatan obat nasional berpotensi kembali menjadi agenda yang berulang setiap tahun.
