Sudutkota.id – Momentum Iduladha yang seharusnya berjalan lancar justru memunculkan sorotan tajam terhadap pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH) milik Perumda Tunas Kota Malang.
Proses pemotongan hewan kurban Partai Gerindra disebut molor hingga pagi hari, memantik kritik keras dari anggota DPRD Kota Malang Fraksi Gerindra, Abu Bakar.
Abu Bakar, legislator muda DPRD Kota Malang periode 2024–2029 yang duduk di Komisi B membidangi perekonomian dan keuangan, bahkan memilih turun langsung dan bertahan semalaman untuk memantau jalannya proses pemotongan hewan kurban di RPH.
Menurutnya, Partai Gerindra tahun ini memotong sebanyak 11 ekor sapi dan 15 ekor kambing yang nantinya didistribusikan menjadi sekitar 3.000 hingga 3.500 paket kurban bagi masyarakat di sejumlah wilayah Kota Malang.
“Kami dari Partai Gerindra memotong 11 sapi dan 15 kambing. Nantinya dibagikan sekitar 3.000 sampai 3.500 paket untuk masyarakat di sejumlah wilayah Kota Malang,” ujar Abu Bakar, Kamis (28/5/2026).
Namun di balik kegiatan sosial tersebut, Abu Bakar justru menemukan berbagai persoalan yang dinilai menjadi pekerjaan rumah besar bagi Perumda Tunas Kota Malang. Ia menyoroti lambannya proses pelayanan pemotongan hewan yang berlangsung semalaman namun belum juga selesai hingga pagi.
“Saya datang sejak jam 8 malam, proses dimulai sekitar jam 9 malam, sampai pagi sekitar jam 8 masih belum selesai. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Tak berhenti pada persoalan waktu, Abu Bakar juga menyoroti minimnya sarana dan prasarana di lingkungan RPH. Menurutnya, para panitia maupun pengantar hewan kurban kesulitan mendapatkan tempat istirahat yang layak selama menunggu antrean pemotongan.
“Kita lihat teman-teman ini sampai duduk lesehan, tidak ada tempat yang memadai untuk menunggu. Memang ada tempat duduk di dalam, tapi tidak cukup. Ini perlu dibenahi,” katanya.
Sebagai mitra kerja Perumda Tunas di Komisi B DPRD Kota Malang, Abu Bakar menyebut kondisi pelayanan seperti itu tidak bisa dianggap biasa. Ia bahkan mempertanyakan kualitas pelayanan kepada masyarakat umum jika lembaga besar sekalipun mengalami keterlambatan panjang.
“Ini kita institusi besar mengalami pelayanan seperti ini. Bagaimana kalau masyarakat umum? Jangan sampai pelayanan seperti ini mencederai kepercayaan masyarakat,” kritiknya tajam.
Abu Bakar juga menilai lambannya proses diduga terjadi pada tahapan pencacahan tulang yang masih dilakukan secara manual dan memakan waktu lama. Karena itu, ia mendorong adanya modernisasi alat di RPH agar pelayanan lebih cepat dan efisien.
“Kalau pemotongan cepat, kendalanya di proses tulang yang lama. Saya lihat beberapa RPH lain sudah menggunakan mesin. Ini bisa jadi solusi supaya waktunya lebih efektif,” ujarnya.
Selain pelayanan, ia turut menyoroti tata kelola aset Perumda Tunas yang menurutnya perlu evaluasi serius. Bahkan ia menyinggung adanya fasilitas lama di area RPH yang kini terlihat tidak dimanfaatkan atau terkesan mangkrak.
“Manajemen di sini patut dipertanyakan, baik manajemen aset maupun manajemen kerja. Ini harus diperbaiki semuanya,” tandasnya.
Oleh sebab itu, Abu Bakar mendorong Pemerintah Kota Malang segera mempercepat pembenahan internal Perumda Tunas, termasuk penataan manajemen dan penetapan pimpinan definitif agar pelayanan publik tidak terus menuai keluhan.
“Kita ingin BUMD Kota Malang ini berkembang. Kalau memang butuh perhatian, ayo duduk bersama, cari solusi bersama. Jangan sampai masalah pelayanan dan waktu ini menjadi penghambat masyarakat yang ingin berkurban,” pungkasnya.
