Sudutkota.id – Anggota DPD RI asal Papua Barat, Filep Wamafma, melontarkan kritik tersirat terhadap arah pembangunan di Papua yang dinilai masih terlalu bertumpu pada investasi dan infrastruktur, namun kerap mengabaikan suara masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan.
Kritik itu disampaikan Filep saat memberikan apresiasi terhadap film dokumenter Pesta Babi dan karya Teman Tegar Maira, yang menurutnya berhasil menghadirkan wajah Papua secara lebih manusiawi di tengah derasnya narasi pembangunan negara.
Menurut Ketua Komite III DPD RI tersebut, karya kreatif anak muda memiliki kekuatan besar dalam membuka ruang dialog publik yang selama ini cenderung didominasi perspektif politik dan ekonomi semata.
“Papua bukan sekadar tanah yang dipandang dari kekayaannya, tetapi rumah kehidupan yang menyimpan martabat, budaya, dan suara kemanusiaan,” kata Filep dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).
Ia menilai film dokumenter Pesta Babi mampu memperlihatkan realitas Papua secara jujur, bukan hanya tentang konflik dan ketertinggalan, tetapi juga tentang daya tahan masyarakat adat mempertahankan identitas di tengah tekanan perubahan sosial dan ekspansi pembangunan.
Bagi Filep, narasi seperti itu penting diangkat karena pembangunan di Papua selama ini kerap melahirkan paradoks. Infrastruktur tumbuh, investasi masuk, tetapi sebagian masyarakat adat justru merasa semakin jauh dari ruang hidupnya sendiri.
“Film-film ini menjadi pengingat bahwa pembangunan sejati bukan sekadar menghadirkan investasi dan infrastruktur, melainkan memastikan keadilan, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, kelestarian alam, dan ruang hidup generasi masa depan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sindiran terhadap model pembangunan ekstraktif yang selama ini banyak menuai kritik di Papua. Dalam berbagai kasus, pembangunan disebut berjalan tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama, melainkan hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Filep, yang juga dikenal sebagai penulis buku Masyarakat Adat Dalam Pusaran Investasi di Indonesia, menegaskan dirinya tidak menolak pembangunan. Namun, ia mengingatkan bahwa investasi tidak boleh hanya menguntungkan segelintir elite dan meninggalkan kerusakan sosial maupun ekologis.
“Pembangunan harus menghadirkan kesejahteraan yang adil, melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama, serta menjaga tanah dan hutan Papua sebagai sumber kehidupan bersama,” tegasnya.
Ia menambahkan, Papua membutuhkan model investasi yang berkeadilan sosial dan berwawasan lingkungan, bukan pembangunan yang hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masyarakat lokal.
Di akhir pernyataannya, Filep mengajak publik memberi ruang lebih besar kepada karya seni, budaya, dan film dokumenter yang lahir dari generasi muda Papua. Menurutnya, medium kreatif dapat menjadi alat perlawanan yang elegan sekaligus ruang refleksi atas arah pembangunan di Tanah Papua.
Di tengah derasnya proyek pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam, film dokumenter dinilai bukan lagi sekadar karya seni, melainkan arsip sosial yang merekam suara-suara yang kerap luput dari perhatian negara.
