Sudutkota.id – Langkah pengentasan kemiskinan yang dilakukan Bupati Jember, Muhammad Fawait, SE, MSc, menjadi percontohan nasional. Bahkan, Bupati Fawait mendapat pujian khusus dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).
Apresiasi itu disampaikan langsung Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule dalam kegiatan “Sosialisasi Rencana Induk dan Inovasi Daerah dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan” di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Langkah Bupati Fawait yang diapresiasi menyangkut upaya mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pembenahan data warga miskin secara masif. Termasuk pengerahan puluhan ribu ASN untuk turun langsung mendata warga miskin.
Dalam kegiatan tersebut, Iwan Sumule menyebut inovasi yang dilakukan Pemkab Jember layak dicontoh dan diterapkan di tingkat nasional. Terutama dalam penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan peningkatan ketepatan sasaran program bantuan sosial.
“Pengalaman Kabupaten Jember dapat menjadi referensi strategis bagi percepatan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu dan berdampak,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Iwan Sumule juga menjelaskan, persoalan utama pengentasan kemiskinan selama ini bukan hanya besarnya angka kemiskinan, tetapi juga validitas data dan tumpang tindih program bantuan. Karena itu, langkah Jember dinilai relevan dengan arah kebijakan nasional.
Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawait menjelaskan, pihaknya tidak menyangka jika langkah pengentasan kemiskinan yang dilakukan di Jember mendapat apresiasi nasional.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN yang terlibat dalam pendataan warga miskin desil satu,” ujarnya. Gus Fawait menegaskan, capaian dan apresiasi nasional ini merupakan terobosan Kabupaten Jember beserta seluruh jajaran ASN.
“Saya tidak menyangka dapat apresiasi dari semua pihak, kementerian, bahkan dari BP Taskin,” ujarnya. Bahkan, Jember dibuat percontohan dalam pengentasan kemiskinan di tingkat nasional.
“Tadi saya memaparkan di depan kepala daerah baik secara langsung atau yang mengikuti secara daring. Diikuti kepala daerah atau perwakilan kepala daerah, baik tingkat provinsi atau level kabupaten kota seluruh indonesia,” ungkapnya.
Untuk diketahui, kegiatan “Sosialisasi Rencana Induk dan Inovasi Daerah dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan” di Jakarta tersebut turut dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga nasional seperti Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian PAN RB, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga perwakilan 14 pemerintah daerah di Indonesia.
Namun bagi Gus Fawait, penyampaian dan apresiasi nasional tersebut, masih langkah awal dan upaya pengentasan kemiskinan.
“Bagi kami, ini permulaan. Kita sudah finalkan data untuk desil satu. Berikutnya kita akan menyelaraskan dengan program lainnya sehingga pengentasan kemiskinan di Jember betul-betul efektif dan angka kemiskinan di Jember bisa turun drastis,” ujarnya.
Menurut Gus Fawait, target penurunan angka kemiskinan yang ditargetkan diangka 200 ribu. Gus Fawait menambahkan, persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah besar di daerahnya.
Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Jember turun dari 9,01 persen menjadi 8,67 persen pada 2025. Namun secara absolut, jumlah penduduk miskin di Jember masih menjadi yang terbesar kedua di Jawa Timur.
“Kami sadar pengentasan kemiskinan harus berbasis data yang akurat. Kalau dulu banyak data dan sering membingungkan, sekarang DTSEN menjadi acuan utama pemerintah daerah,” ungkapnya.
Pemkab Jember kemudian memfokuskan intervensi pada kelompok Desil 1 atau kelompok masyarakat paling miskin. Langkah itu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah yang terbatas.
“Kami tidak mungkin menyelesaikan semua persoalan sekaligus karena ada keterbatasan anggaran. Maka data harus dipertajam, mana yang bisa ditangani daerah dan mana yang perlu dukungan pusat,” katanya.
Ditegaskan, untuk langkah daerah, kata dia, Jember telah mengerahkan lebih dari 20 ribu ASN Pemkab Jember untuk turun langsung melakukan verifikasi dan validasi data warga miskin.
Sebelum diterjunkan, para ASN mendapat pembekalan bersama BPS dan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial agar proses verval tetap sesuai standar nasional.
Verifikasi dilakukan selama satu bulan, mulai 17 April hingga 17 Mei 2026. ASN diminta mendatangi langsung warga sasaran dan mengunggah bukti foto lapangan. Pemkab juga menyiapkan aplikasi pelaporan untuk mencatat temuan kejanggalan data.
Berdasarkan data yang masuk, kata Gus Fawait, total ada sekitar 260.087 jiwa Desil 1, terdapat sekitar 97.060 data sasaran prioritas. Sebanyak 96.126 KK berhasil diverifikasi atau mencapai 98 persen dari target.
Dari proses tersebut ditemukan 16.766 warga yang tercatat masih hidup padahal telah meninggal dunia. Selain itu, ada 10.703 kepala keluarga yang ternyata sudah pindah keluar Jember tetapi masih masuk dalam data penerima.
Menurut dia, dari hasil verval tersebut menjadi bukti pentingnya pembaruan data secara langsung di lapangan agar bantuan sosial tidak salah sasaran
Sementara itu, dalam kegiatan tersebut juga terkuak soal data kemiskinan secara nasional. Berdasarkan data BPS, Menurut Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule, tingkat kemiskinan nasional per September 2025 tercatat sebesar 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta jiwa.
Pemerintah menargetkan angka itu turun menjadi 4,5 hingga 5 persen pada 2029, sementara kemiskinan ekstrem ditargetkan nol persen pada 2026.
Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan nasional per September 2025 tercatat sebesar 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta jiwa. Pemerintah menargetkan angka itu turun menjadi 4,5 hingga 5 persen pada 2029, sementara kemiskinan ekstrem ditargetkan nol persen pada 2026.
“Percepatan pengentasan kemiskinan harus didukung penguatan kualitas data, ketepatan program, dan koordinasi pusat serta daerah yang efektif,” katanya.
Iwan menambahkan, integrasi data menjadi kunci agar program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran.
“Harapannya BP Taskin menjadi pusat orkestrasi dan integrasi data nasional sehingga intervensi pemerintah benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat miskin,” lanjutnya.(ADV)
