Sudutkota.id – Rencana pengadaan seragam DPRD Jombang, Jawa Timur, kembali menuai sorotan tajam. Anggaran yang disebut mencapai hampir setengah Miliar Rupiah itu dinilai tidak mendesak dan memicu kritik dari kalangan aktivis.
Kritik keras disampaikan Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK), Aan Anshori. Ia menilai pengadaan seragam bagi anggota DPRD Jombang bukanlah hal baru, melainkan persoalan yang terus berulang setiap tahun.
“Urusan seragam DPRD Jombang selalu muncul. Semacam penyakit tahunan institusi ini. Nilainya fantastis, hampir setengah Miliar,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).
Menurutnya, pengadaan seragam tersebut patut dipertanyakan dari sisi urgensi. Ia meragukan bahwa kebutuhan pakaian dinas menjadi prioritas utama bagi para wakil rakyat.
“Apakah seragam merupakan kebutuhan mendesak mereka? Saya ragu. Baju mereka masih lebih dari pantas. Mereka bahkan bisa membeli sendiri di pasar atau secara online,” tegasnya.
Aan juga menyoroti sikap anggota DPRD yang dinilai tidak berani menyuarakan penolakan secara terbuka. Padahal, menurut informasi yang ia terima, ada sejumlah anggota dewan yang sebenarnya tidak sepakat dengan anggaran tersebut.
“Kenapa tidak ada satu pun anggota DPRD berani bersuara melakukan penolakan? Ini yang menarik,” katanya.
Ia menduga adanya tekanan internal di tubuh DPRD, khususnya melalui mekanisme fraksi, yang membuat anggota dewan enggan bersikap kritis.
“Konon mereka telah ‘ditertibkan’ melalui fraksi. Mereka cenderung lebih takut pada fraksi ketimbang kepada hati nurani dan akal sehat sebagai representasi kehendak rakyat,” imbuhnya.
Lebih jauh, Aan mencurigai adanya kepentingan yang lebih besar di balik penganggaran seragam tersebut. Ia menyebut, praktik ini berkaitan dengan aspek politik ekonomi yang melibatkan banyak pihak.
“Saya merasa ada semacam kekuatan besar yang selama bertahun-tahun membuat pimpinan DPRD Jombang tidak berkutik, kecuali pasrah menerima anggaran tersebut,” ujarnya.
Ia bahkan meyakini bahwa anggaran seragam DPRD Jombang akan terus muncul setiap tahun, bukan karena kebutuhan riil, melainkan karena kepentingan tertentu.
“Anggaran seragam sangat berkaitan erat dengan politik ekonomi banyak pihak yang sayangnya baunya amis,” katanya.
Untuk itu, Aan mendesak agar ada keberanian dari anggota DPRD Jombang untuk menolak kebijakan tersebut secara terbuka, meski berisiko berseberangan dengan fraksi.
“Saya mendesak ada anggota DPRD Jombang yang berani tampil melakukan penolakan, meskipun berpotensi dianggap mbalelo oleh fraksinya,” pungkasnya.
