Sudutkota.id – Desakan beberapa kalangan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan, tidak demikian yang terjadi saat ribuan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Jember Maju (FMJM) menggelar unjuk rasa, Sabtu, (20/6/2026).
Mereka justru menyuarakan mendukung dan meminta agar program Presiden Prabowo dilanjutkan dengan berbagai pertimbangan.
Menurut Edi Kurniawan, SPPG Jember Ajung-Ajung, pihaknya sangat setuju jika program MBG dilanjutkan. “Kami berharap program MBG dilanjutkan,” ujarnya.
Pihaknya juga setuju jika ada kekurangan dalam pengelolaan program MBG, dilakukan perbaikan dan evaluasi, bukannya dihentikan. “Setelah diperbaiki bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negeri ini,” lanjutnya.
Untuk diketahui, massa memulai aksi dengan melakukan long march dari double way Universitas Jember (Unej) menuju bundaran DPRD Jember mulai pukul 09.00.
Selanjutnya, aksi dan orasi digelar di depan Gedung dewan. Saat aksi, ribuan warga ditemui langsung Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim beserta anggota dewan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Halim menjelaskan, pihaknya mengapresiasi tuntutan warga yang menyuarakan agar program MBG dilanjutkan.
“Jika program MBG bermanfaat, maka tuntutan warga akan kami teruskan ke pemerintah pusat. Terutama kepada bapak Presiden Prabowo,” ujarnya.
Terlebih lagi, lanjut dia, keberadaan MBG telah menciptakan banyak lapangan kerja baru. Namun demikian, nantinya perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan MBG. Dengan harapan, pengelolaan MBG sesuai dengan standar operasional yang ada.
Ribuan warga juga sempat menyodorkan agar pimpinan dewan menandatangani persetujuan agar program MBG bisa dilanjutkan karena banyak manfaatnya.
Tidak jauh beda diungkapkan Budi Wicaksono, Ketua Komisi A DPRD Jember. Menurut Budi, aspirasi warga yang meminta agar program MBG, harus diimbangi pengelolaan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang baik pula. Ini lantaran, masih banyak SPPG yang tidak memenuhi standar operasional.
“Terutama dalam standar IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) dan pengelolaan sampah,” tegasnya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, masih banyak SPPG yang tidak memiliki IPAL. Pihaknya juga berharap, lantaran Jember lagi serius menangani sampah, maka SPPG harus memiliki pengelolaan sampah sendiri. Terlebih lagi, selaku anggota dewan dari Komisi A, dirinya sangat konsen terhadap masalah lingkungan hidup.
“Kita minta pengelolaan limbah dan sampah harus sesuai standar yang ditetapkan BGN. Kalau tidak standart akan mencemari lingkungan,” tegasnya. Apalagi, ditemukan ada SPPG justru sengaja membuang limbah ke sungai.
Minimal, tiap kecamatan memiliki tempat pengelolaan sampah sendiri yang dikoordinasi oleh SPPG yang berada di kecamatan. “Dua hal ini perlu menjadi perhatian. Pertema soal IPAL, kedua soal pengelolaan sampah,” tegasnya.
