Sudutkota.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengakui masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya pada aspek perizinan pembangunan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penguatan rantai pasok bahan pangan.
Program prioritas nasional ini ditargetkan mampu menjangkau lebih dari 180 ribu penerima manfaat di Kota Malang, mulai dari peserta didik PAUD hingga SMA, serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Program MBG yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Susanto, Rabu (10/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Pemkot Malang memaparkan kondisi terkini pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi hambatan utama yang perlu segera diatasi agar percepatan layanan gizi dapat berjalan optimal.
Erik menegaskan bahwa Program MBG merupakan program strategis nasional yang berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan program berjalan sesuai regulasi dan kebutuhan lapangan.
“Pemerintah daerah tidak hanya mendukung, tetapi juga memastikan seluruh proses mulai dari perencanaan, perizinan, hingga operasional berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, karena program masih berada dalam tahap pengembangan, berbagai aturan teknis dan standar operasional prosedur (SOP) masih terus disempurnakan. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk terus melakukan penyesuaian secara cepat dan terukur.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi Pemkot Malang adalah proses perizinan pembangunan dan operasional SPPG.
Setiap fasilitas wajib memenuhi berbagai persyaratan, antara lain, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), standar sanitasi dan kesehatan lingkungan, keamanan dan kelayakan pangan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta kelengkapan sarana produksi makanan.
Menurut Erik, aspek ini tidak bisa diabaikan karena berkaitan langsung dengan keamanan makanan yang akan dikonsumsi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
“Semua fasilitas harus memenuhi standar yang ketat. Ini menyangkut keamanan dan kualitas makanan yang disalurkan,” tegasnya.
Selain perizinan, tantangan lain yang menjadi sorotan adalah ketersediaan dan stabilitas rantai pasok bahan pangan.
Program MBG membutuhkan suplai bahan pangan dalam jumlah besar setiap hari, mulai dari beras, telur, ayam, ikan, sayur, hingga buah-buahan. Tanpa sistem distribusi yang kuat, operasional SPPG dapat terganggu.
Erik menjelaskan bahwa Pemkot Malang saat ini terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari petani, peternak, nelayan, kelompok tani, koperasi, UMKM, hingga distributor dan pelaku logistik.
Pemkot Malang juga menyoroti pentingnya fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan dan cold storage.
Fasilitas ini dinilai penting untuk menjaga kualitas bahan pangan agar tetap layak sebelum diolah di SPPG. Tanpa dukungan infrastruktur tersebut, risiko kerusakan bahan pangan dapat meningkat dan berdampak pada kualitas makanan yang disajikan.
Berdasarkan data yang dipaparkan, Kota Malang saat ini memiliki 68 titik SPPG dalam skema pengembangan MBG. Namun sebagian besar masih dalam tahap pembangunan dan pengurusan administrasi.
Dari jumlah tersebut, satu SPPG terhenti sementara akibat kendala pembiayaan serta belum terpenuhinya fasilitas IPAL. Sementara 57 titik lainnya masih dalam proses persiapan dan pembangunan.
Saat ini, SPPG yang sudah beroperasi baru melayani sekitar 15.875 penerima manfaat. Angka tersebut masih jauh dari target total lebih dari 180 ribu penerima manfaat di Kota Malang.
Meski menghadapi sejumlah tantangan, Pemkot Malang menilai Program MBG juga membawa dampak positif bagi perekonomian daerah.
Melalui skema pengadaan bahan pangan lokal, program ini diharapkan mampu melibatkan lebih banyak petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM untuk masuk dalam rantai pasok.
“Kalau kebutuhan pangan bisa dipenuhi dari daerah sendiri, maka manfaat ekonominya juga akan kembali ke masyarakat,” kata Erik.
Erik menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah daerah. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, daerah, swasta, akademisi, hingga masyarakat.
Menurutnya, program ini merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.
“Ini bukan sekadar program pemberian makanan, tetapi investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia,” pungkasnya.
