Sudutkota.id – Upaya membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana dinilai harus dimulai dari tingkat desa.
Penguatan kapasitas warga melalui Program Desa Tangguh Bencana (Destana) disebut menjadi langkah strategis untuk mengurangi risiko korban maupun kerugian ketika bencana terjadi.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Malang Raya, Puguh Wiji Pamungkas, saat menjadi narasumber dalam pembukaan Pelatihan Desa Tangguh Bencana (Destana) yang digelar BPBD Provinsi Jawa Timur bersama BPBD Kabupaten Malang di Desa Ngembal, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Rabu (15/7/2026).
Kegiatan itu dihadiri unsur Forkopimcam Wajak, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang beserta jajaran, serta tokoh masyarakat setempat.
Dalam paparannya, Puguh menegaskan bahwa kesiapsiagaan masyarakat merupakan fondasi utama dalam sistem penanggulangan bencana. Menurutnya, warga desa merupakan pihak yang pertama kali berhadapan dengan situasi darurat sehingga perlu memiliki kemampuan mitigasi sejak dini.
“Program Desa Tangguh Bencana menjadi investasi penting dalam membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat. Warga harus dibekali pengetahuan dan keterampilan agar mampu bertindak cepat, tepat, dan mandiri ketika menghadapi bencana,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data BPBD Kabupaten Malang, hingga saat ini telah terbentuk sekitar 166 Desa Tangguh Bencana dari total sekitar 390 desa yang ada di Kabupaten Malang. Capaian tersebut dinilai menunjukkan perkembangan positif, namun masih perlu terus diperluas mengingat tingginya potensi bencana di wilayah tersebut.
Menurut Puguh, Jawa Timur termasuk salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga gempa bumi. Karena itu, penguatan program Destana perlu menjadi prioritas agar lebih banyak masyarakat memiliki kapasitas menghadapi berbagai ancaman bencana.
Selain memperluas pembentukan Destana, Puguh juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya pengurangan risiko bencana. Ia menilai pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, organisasi masyarakat, dan warga menjadi kunci dalam membangun sistem mitigasi yang efektif.
“Mitigasi bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Semua elemen harus terlibat aktif sehingga masyarakat memiliki kesiapan yang lebih baik dan dampak bencana dapat ditekan semaksimal mungkin,” katanya.
Pelatihan Destana yang berlangsung selama tujuh hari tersebut, lanjutnya, merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Jatim dalam meningkatkan kapasitas masyarakat menghadapi berbagai potensi bencana.
Melalui pendampingan fasilitator yang berkompeten, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai teori kebencanaan, tetapi juga dibekali kemampuan praktis dalam melakukan mitigasi, evakuasi, hingga penanganan awal saat terjadi bencana.
Puguh berharap cakupan Program Desa Tangguh Bencana terus diperluas hingga menjangkau seluruh desa di Jawa Timur. Menurutnya, semakin banyak desa yang memiliki sistem kesiapsiagaan yang baik, semakin kuat pula ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang.
“Semakin banyak desa yang tangguh, maka semakin besar pula peluang meminimalkan korban jiwa dan kerugian akibat bencana. Ini merupakan investasi jangka panjang untuk keselamatan masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
