Sudutkota.id – Polemik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang kian memanas. Temuan adanya menu ayam berbumbu pedas yang disajikan untuk balita memicu kritik keras, karena dinilai tidak sesuai dengan standar kebutuhan gizi anak usia dini.
Sorotan tegas itu disampaikan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, saat dikonfirmasi Sudutkota.id, Rabu (15/4). Ia menyebut kejadian tersebut sebagai bentuk kelalaian serius dalam implementasi program yang seharusnya menjadi garda terdepan pemenuhan gizi anak.
“Ini bukan sekadar salah menu, tapi indikasi lemahnya pengawasan dan perencanaan. Balita itu punya kebutuhan khusus, tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Makanan pedas jelas tidak direkomendasikan,” tegasnya.
Menurut Zulham, MBG merupakan program strategis yang menyangkut masa depan generasi. Karena itu, setiap tahapan, mulai dari perencanaan menu, pengolahan hingga distribusi, harus berbasis standar gizi yang ketat dan melibatkan tenaga profesional.
Ia menilai, munculnya menu tidak layak konsumsi balita tersebut menunjukkan adanya celah serius dalam sistem pengawasan di lapangan. Bahkan, ia tidak menutup kemungkinan adanya kelalaian dari pihak pelaksana yang kurang memahami standar pemberian makanan anak.
“Kalau tidak segera dibenahi, ini bisa berdampak buruk. Bukan hanya soal kesehatan jangka pendek, tapi juga tumbuh kembang anak. Jangan sampai program bagus justru mencederai tujuan utamanya,” ujarnya dengan nada tegas.
Lebih jauh, Zulham mendesak dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh. Ia meminta audit menu MBG dilakukan secara detail, termasuk mekanisme penyusunan menu dan kualitas bahan makanan yang digunakan.
Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya pelibatan ahli gizi dalam setiap proses penyusunan menu. Selain itu, petugas penyedia makanan harus mendapatkan pelatihan khusus agar memahami prinsip dasar gizi balita.
“Harus ada standar operasional yang jelas dan tidak boleh dilanggar. Pengawasan juga tidak cukup di atas kertas, tapi harus benar-benar dilakukan di lapangan,” tambahnya.
Sorotan ini mencuat setelah beredarnya informasi dan dokumentasi menu MBG di Talok yang menampilkan hidangan ayam berbumbu pedas untuk balita. Temuan tersebut langsung memicu reaksi publik, terutama dari kalangan orang tua yang khawatir terhadap dampak kesehatan anak-anak mereka.
Masyarakat pun berharap pemerintah daerah tidak tinggal diam. Langkah cepat dan tegas dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap program MBG yang sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak.
Dengan mencuatnya kasus ini, DPRD Kabupaten Malang memastikan akan terus mengawal jalannya program MBG agar tepat sasaran. Evaluasi total menjadi kata kunci, agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
