Sudutkota.id – Kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, ke Kampung Heritage Kayutangan, Kota Malang, Rabu (1/7/2026) malam, membawa pesan penting.
Bahwa keberhasilan sebuah kawasan permukiman tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran pembangunan, melainkan oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga, merawat, dan mengembangkan lingkungannya.
Di hadapan warga, pemerintah daerah, serta para pengelola Kampung Heritage Kayutangan, Maruarar menegaskan bahwa nilai terbesar kawasan tersebut bukan semata-mata bangunan bersejarah yang masih berdiri kokoh, tetapi kekuatan sosial masyarakat yang mampu menghidupkan kawasan hingga menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Malang.
“Nilai yang paling penting dari Kampung Kayutangan adalah masyarakatnya. Wargalah yang membuat rumah-rumah ini memiliki daya tarik sehingga menjadi destinasi wisata yang menarik. Pemerintah hanya memfasilitasi, tetapi yang membuat kawasan ini hidup adalah partisipasi masyarakatnya,” ujar Maruarar.
Menurutnya, keberhasilan Kampung Heritage Kayutangan merupakan contoh nyata bagaimana konsep penataan kawasan dapat berjalan apabila pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga komunitas mampu bekerja bersama dalam satu visi.
Ia mengaku terkesan melihat kondisi kawasan yang tetap bersih, tertata, aman, serta mampu mempertahankan karakter bangunan-bangunan tua yang telah berusia ratusan tahun tanpa kehilangan nilai sejarahnya.
“Saya melihat ada rumah-rumah yang usianya sudah mencapai lebih dari 200 tahun, tetapi tetap dirawat dengan baik. Ini bukan sekadar kawasan wisata, tetapi juga menjadi tempat belajar bagi banyak daerah di Indonesia mengenai bagaimana menjaga warisan budaya sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat,” katanya.
Maruarar mengungkapkan, dirinya telah dua kali mengunjungi Kampung Heritage Kayutangan. Dari kunjungan tersebut, ia menilai konsistensi masyarakat dalam menjaga kawasan menjadi modal utama sehingga kampung wisata tersebut mampu berkembang secara mandiri tanpa kehilangan identitasnya.
“Yang paling sulit sebenarnya bukan membangun fisiknya, tetapi membangun kesadaran masyarakat agar memiliki rasa memiliki terhadap kawasan ini. Di Kayutangan saya melihat itu sudah tumbuh. Pemerintah, swasta, dan warga berjalan bersama sehingga konsep ini mampu bertahan dalam jangka panjang,” tegasnya.
Menurut Menteri, keberhasilan Kayutangan layak dijadikan model nasional dalam pengembangan kawasan permukiman berbasis partisipasi masyarakat. Bahkan, konsep tersebut akan dipelajari untuk diterapkan di sejumlah kawasan lain di Indonesia yang sedang menjalani program revitalisasi permukiman.
Ia mencontohkan salah satu kawasan di Jakarta yang saat ini sedang dikembangkan melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari masyarakat, puluhan arsitek yang bekerja secara sukarela, kalangan perbankan, perusahaan swasta, hingga unsur TNI Angkatan Laut.
“Kami ingin belajar dari Kayutangan. Di beberapa kawasan lain kami juga melakukan renovasi rumah secara gotong royong, melibatkan puluhan arsitek yang mendesain rumah warga tanpa dibayar, membina UMKM, mengelola sampah bersama, hingga memperbaiki lingkungan. Semangat seperti inilah yang ingin kami dorong di berbagai daerah,” ujarnya.
Tak hanya itu, Menteri juga menyambut positif usulan pengembangan kawasan heritage yang lebih ramah lingkungan melalui pemanfaatan energi baru terbarukan berupa solar panel.
Menurutnya, gagasan tersebut telah dicatat sebagai bagian dari pengembangan kawasan permukiman berkelanjutan yang dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga memaparkan berbagai program strategis Kementerian PKP yang saat ini menjadi prioritas pemerintah.
Di Jawa Timur, kata dia, program peningkatan kualitas rumah melalui bedah rumah mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun sebelumnya.
“Tahun lalu program bedah rumah di Jawa Timur mencapai sekitar 45 ribu unit. Tahun ini meningkat menjadi sekitar 47 ribu unit. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas hunian masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, dirinya baru saja meninjau kawasan rumah subsidi di Lawang, Kabupaten Malang. Hasil peninjauan menunjukkan kualitas kawasan dinilai baik, mulai dari konstruksi bangunan, jaringan air bersih, hingga kenyamanan lingkungan.
“Saya berbincang langsung dengan warga. Ada guru PPPK, pelaku usaha jamur, hingga pedagang makanan. Mereka mampu memiliki rumah melalui skema subsidi pemerintah dan merasa nyaman tinggal di sana. Kualitas rumahnya juga sangat baik,” katanya.
Program lain yang terus diperkuat yakni sertifikasi rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki kepastian hukum atas aset tempat tinggalnya.
Pemerintah juga terus mengakselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan sektor perumahan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Hari ini kami di Batu, besok ke Blitar, kemudian ke Malang. Total penyaluran mencapai sekitar Rp531 Miliar yang telah dimanfaatkan sekitar 2.346 penerima. Ini menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan sektor perumahan sangat tinggi,” ungkapnya.
Maruarar menjelaskan, masyarakat dapat memperoleh pembiayaan hingga di bawah Rp100 Juta tanpa agunan dengan bunga sekitar 0,5 persen per bulan. Sementara bagi kontraktor, pengembang, maupun toko bangunan tersedia pembiayaan hingga puluhan miliar Rupiah dengan subsidi bunga dari pemerintah.
Ia meminta pemerintah daerah ikut aktif menyosialisasikan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat maupun pelaku usaha.
Secara nasional, Kementerian PKP saat ini menjalankan empat program utama, yakni pembangunan sekitar 350 ribu rumah subsidi setiap tahun, program bedah rumah, KUR Perumahan, serta sertifikasi rumah bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN.
Maruarar juga memastikan pemerintah membuka peluang penambahan kuota rumah subsidi di Kota Malang apabila kebutuhan masyarakat terus meningkat.
“Silakan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan Kementerian ATR/BPN. Kami siap mengevaluasi dan menambah kuota apabila memang diperlukan,” tegasnya.
Sementara itu, Emil Elestianto Dardak menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama dalam pembangunan perumahan di Jawa Timur masih berkaitan dengan status Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan penyesuaian kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Menurut Emil, hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur telah memetakan kawasan yang siap dialokasikan untuk LP2B. Namun, masih terdapat sejumlah daerah yang mengalami defisit luasan sehingga memerlukan penyesuaian bersama Kementerian ATR/BPN.
“Kami sedang mengusulkan penyesuaian kawasan agar lahan yang dibutuhkan untuk pengembangan ekonomi dan perumahan dapat diakomodasi, sementara kawasan lain dikonversi menjadi lahan pangan. Harapannya persoalan ini segera selesai sehingga pembangunan perumahan tidak terhambat, tetapi ketahanan pangan juga tetap terjaga,” jelas Emil.
