Sudutkota.id – Persoalan kinerja Bapenda Jember terkait optimalisasi perolehan pajak daerah yang belum sesuai dengan target menjadi perhatian serius DPRD Jember. Hal ini salah satunya diungkapkan Agung Budiman, anggota DPRD Jember.
“Menurut saya Bapenda harus tetap menagih ke masyarakat tunggakan-tunggakan itu. Kewajiban Bapenda harus tetap menagih,” ujarnya, Jumat (31/7/2026). Apalagi, kata Agung, tunggakan PBB nilainya sangat besar mencapai Rp 6 Miliar dan sudah menjadi temuan BPK dan evaluasi gubernur.
Agung melihat, Bapenda Jember harus memikirkan juga bagaimana pendapatan dari PBB sesuai dengan target dan minim adanya tunggakan. Termasuk mengantisipasi adanya penarik PBB yang nakal.
“Banyak dikeluhkan ya, masyarakat susah membayar PBB. Tapi di tahun berikutnya masih muncul tagihan lagi,” ungkapnya. Maka dari itu, Agung meminta agar dicarikan solusi bagi masyarakat yang benar-benar taat membayar pajak, agar kejadian tersebut tidak terulang lagi.
“Saya juga berharap kepada masyarakat untuk membayar di tempat-tempat yang sudah ditentukan,” katanya. Apalagi, pembayaran PBB sudah bisa dilakukan secara online. “Jangan sampai masyarakat membayar pada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,” pintanya.
Dijelaskan, Bapenda juga harus mencarikan solusi bagaimana agar masyarakat, terutama di pedesaan bisa semakin dipermudah dalam membayar PBB. “Masyarakat pedesaan itu tidak semua bisa pakai Q-Rish untuk pembayaran,” tegasnya.
Menurut Agung, Bapenda bisa menerjunkan petugS khusus untuk menagih. Meski di desa sudah ada juru tagih tapi tidak menjamin uang pembayaran PBB dari warga disetor semua.
Menariknya, selaku wakil rakyat, pihaknya meminta Pemkab Jember bisa menggratiskan masyarakat yang benar-benar tidak mampu, terutama yang masuk desik 1 dan desil 2. “Jangankan untuk membayar PBB, untuk biaya hidup saja susah,” tegasnya.
Tidak jauh beda diungkapkan Ketua DPRD Jember Ahmad Halim. Dijelaskan, tunggakan PBB harus segera ditagih. Ini mengingat tunggakan PBB tersebut sudah masuk dalam evaluasi Gubernur dan temuan BPK.
“Ada tunggakan pajak daerah sebesar Rp 6 Miliar dari PBB (Pajak B…umi Bangunan),” ujarnya.
