Sudutkota.id – Ancaman krisis air bersih mulai meluas di Kabupaten Lumajang seiring meningkatnya dampak musim kemarau 2026.
Kondisi tersebut mendorong anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Lumajang-Jember, Khusnul Khuluk, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperbesar alokasi bantuan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak.
Menurut Khusnul, kebutuhan air bersih pada musim kemarau tahun ini diperkirakan meningkat karena durasi kemarau diprediksi lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, langkah antisipasi dinilai harus dilakukan lebih awal agar masyarakat tidak mengalami krisis air berkepanjangan.
“Kami meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur menambah bantuan droping air bersih. Program ini memang rutin dilakukan setiap musim kemarau, tetapi tahun ini volumenya harus ditingkatkan karena potensi kekeringan lebih luas,” ujar politisi Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Sabtu (18/7/2026).
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang mencatat sedikitnya enam kecamatan dengan 19 desa masuk dalam wilayah rawan kekeringan selama musim kemarau 2026. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Ranuyoso, Padang, Klakah, Kedungjajang, Senduro, dan Gucialit.
Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan dan mulai menyalurkan bantuan air bersih. Distribusi perdana dilakukan di Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso, yang menjangkau 124 kepala keluarga atau sekitar 425 warga.
Khusnul menilai percepatan distribusi bantuan menjadi langkah penting untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menunggu kondisi semakin parah sebelum menambah pasokan air bersih ke wilayah terdampak.
Selain meminta penambahan bantuan, Khusnul juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang, BPBD, serta pemerintah desa agar distribusi air bersih tepat sasaran sesuai kebutuhan di lapangan.
Ia menegaskan, penanganan kekeringan seharusnya tidak hanya berfokus pada bantuan darurat. Pemerintah juga perlu memperkuat solusi jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih, pembangunan embung, optimalisasi sumber mata air, serta peningkatan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan air saat musim kemarau.
“Kita berharap kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Pemerintah harus hadir secara nyata, terutama bagi warga yang setiap tahun menghadapi persoalan kekeringan,” kata Khusnul.
