Sudukota.id – Wacana penambahan kuota 300 siswa di Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 8 Jombang untuk tahun ajaran 2026/2027 hingga kini masih belum memiliki kejelasan.
Selain itu, rencana pemindahan kegiatan belajar mengajar ke gedung baru di Desa Tunggorono, Kabupaten Jombang, juga belum mendapatkan kepastian dari pemerintah pusat.
Hingga, Selasa (5/5/2026), pihak sekolah mengaku masih menunggu arahan resmi terkait kebijakan kuota siswa Sekolah Rakyat 2026 maupun rencana relokasi tersebut.
Kepala Sekolah SR Terintegrasi 8 Jombang, Andik Minarto, menegaskan bahwa pihaknya siap mengikuti kebijakan pemerintah, termasuk jika harus pindah ke lokasi baru.
“Kalau Sekolah Rakyat di Tunggorono sudah siap dan kami diminta pindah dari Mancilan, kami siap. Namun sampai sekarang belum ada rapat atau pemberitahuan resmi,” ujarnya.
Menurut Andik, pembangunan gedung baru Sekolah Rakyat Tunggorono Jombang sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Karena itu, pihak sekolah belum mengetahui progres terbaru proyek tersebut.
“Kami belum tahu perkembangan di lapangan seperti apa. Itu ranah Kementerian PU. Intinya kami menunggu informasi,” katanya.
Tak hanya soal pemindahan, kepastian rekrutmen peserta didik baru untuk tahun ajaran Juli 2026 juga belum diterima oleh pihak sekolah.
Meski demikian, Andik mengacu pada pernyataan Menteri Sosial RI terkait kuota nasional Sekolah Rakyat 2026, yakni sebanyak 300 siswa yang terbagi dalam tiga jenjang pendidikan.
“Secara umum kuota 300 siswa, terdiri dari 100 SMA, 100 SMP, dan 100 SD. Tapi untuk Jombang secara spesifik kami belum mendapat rincian,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang, Agung Hariadi, juga mengaku belum menerima informasi terbaru terkait progres pembangunan maupun jadwal penyelesaian proyek Sekolah Rakyat tersebut.
Menurutnya, rencana pemindahan siswa ke gedung baru memang pernah disampaikan oleh Menteri Sosial RI, namun belum disertai kepastian teknis.
“Kami belum mendapat informasi lebih lanjut. Dari pernyataan Menteri Sosial, memang direncanakan pindah ke Sekolah Rakyat yang baru. Tetapi kesiapan dan kapan selesainya di luar kewenangan kami,” katanya.
Agung menegaskan bahwa pembangunan fisik menjadi tanggung jawab Kementerian PU, sedangkan Dinsos masih menunggu surat resmi dari Kementerian Sosial terkait penambahan kuota siswa Sekolah Rakyat Jombang.
“Kami berharap bisa selesai tepat waktu dan digunakan saat tahun ajaran baru. Kami juga menunggu surat resmi dari Kemensos, karena sejauh ini masih disampaikan secara lisan,” imbuhnya.
Ia menegaskan jika kuota tambahan 300 siswa benar-benar terealisasi, sementara gedung baru belum siap digunakan, Pemkab Jombang harus menyiapkan solusi alternatif.
Saat ini, jumlah siswa Sekolah Rakyat di wilayah Mojoagung masih sekitar 100 siswa, terdiri dari 50 siswa jenjang SMP dan 50 siswa jenjang SMA.
“Kalau nanti ditambah 300 siswa, tentu perlu dipikirkan solusinya, apakah mencari gedung lain atau opsi lain,” pungkas Agung.
