Sudutkota.id – Masifnya ketergantungan masyarakat terhadap sektor informal menjadi potret rapuhnya jaminan kesejahteraan tenaga kerja saat ini.
Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Fuad Benardi, menegaskan bahwa momentum ekspansi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) harus menjadi jawaban nyata untuk mengentaskan kemiskinan struktural tersebut.
Fuad menyoroti realitas di lapangan, di mana profesi seperti pengemudi ojek online (ojol) hingga pekerja harian lepas terus bertambah. Meski menjadi tumpuan ekonomi keluarga, sektor ini dinilai rentan karena skema pengupahan yang tidak pasti dan ketiadaan jaminan kerja layaknya buruh pabrik.
“Memang saya sadar bahwa sekarang koalisi perekonomian Indonesia itu banyak sekali masyarakat itu yang masih bergantung kepada sektor informal,” terang putra sulung mantan menteri sosial Tri Rismaharini tersebut, Rabu (17/6/2026).
Politisi PDI-P ini menjabarkan bahwa pekerja informal yang dimaksud adalah mereka yang sistem pendapatannya mengandalkan absensi harian, jika bekerja baru dibayar, bukan pekerja yang menerima gaji tetap bulanan.
Melihat kondisi tersebut, Fuad mendesak agar berbagai fasilitas kemudahan investasi yang ada di KEK benar-benar dimaksimalkan. Target utamanya bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas, melainkan penciptaan lapangan kerja formal berskala besar.
Langkah strategis ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan baru di pasar kerja, sekaligus menjadi jembatan bagi para pekerja informal untuk bermigrasi ke sektor industri atau korporasi yang lebih stabil.
“Sehingga akhirnya itu bisa berimbang, yang masyarakat yang bekerja di sektor informal itu bisa juga banyak yang tertampung di sektor-sektor formal baik di pabrik maupun perusahaan,” tegas Fuad.
