KABUPATEN MALANG, Sudutkota.id – DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Malang mulai mematangkan agenda penguatan organisasi dan kaderisasi profesi hukum menjelang November 2026.
Melalui forum Focus Group Discussion (FGD), jajaran pengurus membahas persiapan pelantikan dan penyumpahan advokat baru, penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), hingga penyusunan rekomendasi untuk dibawa ke Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Peradi.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya DPC Peradi Malang menyelaraskan program pendidikan profesi, proses penerimaan anggota baru, serta kontribusi organisasi di tingkat nasional.
Ketua DPC Peradi Malang yang juga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi, Ach. Hussairi, S.H., M.H., mengatakan bahwa persiapan seluruh agenda harus dilakukan secara terencana, baik dari sisi administrasi maupun teknis pelaksanaan.
Menurutnya, proses kaderisasi tidak cukup hanya berorientasi pada penambahan jumlah advokat. Pendidikan dan tahapan menuju pelantikan juga perlu diarahkan untuk membentuk advokat yang memiliki integritas, menjunjung tinggi etika profesi, serta mampu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
“FGD ini adalah langkah konkret kami memastikan seluruh persiapan administratif dan teknis berjalan tanpa hambatan. Kita tidak hanya bersiap melantik anggota baru, tetapi memastikan mereka adalah penegak hukum yang siap menjaga marwah profesi dan memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi masyarakat,” ujar Ach. Hussairi, Minggu (11/10/2026).
Di bagian lain, Sekretaris DPC Peradi Malang, Misbahul Munir, S.H., menjelaskan bahwa koordinasi internal difokuskan pada sejumlah kebutuhan mendesak, terutama validasi berkas calon advokat dan kesiapan pelaksanaan program pendidikan profesi.
Selain itu, pengurus juga mulai menyiapkan keterlibatan DPC Peradi Malang dalam Rakernas Peradi yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026.
Forum nasional tersebut dipandang sebagai ruang untuk menyampaikan berbagai rekomendasi dari daerah terkait pengembangan organisasi dan arah kebijakan profesi advokat.
“Bulan November 2026 akan menjadi bulan yang padat bagi organisasi. Selain mengawal proses penyumpahan di tingkat Pengadilan Tinggi dan pelaksanaan kelas PKPA baru, DPC Peradi Malang juga fokus membawa rekomendasi-rekomendasi taktis dari Malang untuk disuarakan dalam Rakernas Peradi mendatang,” kata Misbahul Munir.
Ia menegaskan, keterlibatan DPC Peradi Malang dalam agenda nasional diharapkan dapat membawa aspirasi daerah agar turut menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan organisasi.
Sebagai tindak lanjut FGD, jajaran pengurus menyepakati pembentukan tim panitia kerja yang bertugas mengawal setiap tahapan program.
Tim tersebut akan membantu memastikan persiapan pendidikan profesi, administrasi calon advokat, pelantikan dan penyumpahan, serta keikutsertaan dalam Rakernas berjalan sesuai rencana.
Pembagian tugas melalui panitia kerja diharapkan membuat pelaksanaan program lebih terstruktur sekaligus mempermudah koordinasi antarbidang di lingkungan DPC Peradi Malang.
Dengan agenda tersebut, DPC Peradi Malang tidak hanya mempersiapkan rangkaian kegiatan pada November 2026, tetapi juga menempatkan pendidikan, integritas, dan penguatan organisasi sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas profesi advokat di Malang Raya.
Hasil konsolidasi ini selanjutnya menjadi landasan bagi pengurus untuk menindaklanjuti agenda yang telah dibahas, sekaligus mempersiapkan kontribusi organisasi dalam forum nasional Peradi mendatang.
