Sudutkota.id – Persoalan klasik bantuan sosial yang tak kunjung tepat sasaran kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 sebagai instrumen untuk memperbaiki carut-marut pendataan penerima bantuan sosial yang selama ini kerap memicu keluhan masyarakat.
Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, pada Kamis (25/6/2026), Atalia mengungkapkan masih banyak warga yang secara ekonomi layak menerima bantuan, tetapi justru belum masuk dalam basis data pemerintah. Sebaliknya, persoalan ketidaktepatan sasaran bantuan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan.
“Masih banyak aspirasi yang kami terima dari masyarakat terkait bantuan sosial yang belum tepat sasaran. Ada warga yang kehilangan pekerjaan, pendapatannya menurun, tetapi belum masuk kategori penerima bantuan,” kata Atalia.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan bantuan sosial tidak semata terletak pada besaran anggaran, melainkan pada kualitas data yang menjadi dasar pengambilan kebijakan. Ketika kondisi ekonomi masyarakat berubah dengan cepat akibat gejolak ekonomi dan ketidakpastian lapangan kerja, pembaruan data menjadi kebutuhan mendesak.
Menurut Atalia, Sensus Ekonomi 2026 harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperbarui potret kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Ia meminta masyarakat memberikan informasi yang jujur kepada petugas sensus agar pemerintah memperoleh gambaran riil mengenai kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi negara.
“Sensus ini bukan untuk mempersulit masyarakat. Justru untuk memastikan bantuan sosial diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak menerimanya,” ujarnya.
Namun, tantangan terbesar bukan hanya pada proses pendataan, melainkan juga rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi. Atalia menilai pemerintah perlu memperkuat sosialisasi agar masyarakat memahami bahwa data yang mereka berikan akan menentukan arah kebijakan publik, termasuk penyaluran bantuan sosial.
Di tengah upaya memperbaiki data kesejahteraan masyarakat, Atalia juga menyoroti persoalan lain yang tak kalah krusial, yakni kesiapan logistik kebencanaan. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, ia menemukan sejumlah gudang logistik memiliki kapasitas penyimpanan besar, tetapi belum didukung stok yang memadai.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menjadi titik lemah dalam sistem respons bencana nasional. Padahal Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, mulai dari banjir, gempa bumi, tanah longsor hingga letusan gunung api.
“Kebutuhan buffer stock logistik masih perlu diperkuat. Situasi darurat bisa terjadi kapan saja sehingga kesiapan logistik harus menjadi prioritas,” pungkas politisi Partai Golkar itu.
Sorotan terhadap data bansos dan stok logistik menunjukkan bahwa tantangan perlindungan sosial tidak hanya berkaitan dengan penyaluran bantuan, tetapi juga kesiapan negara dalam merespons perubahan kondisi masyarakat dan ancaman bencana. Tanpa basis data yang akurat dan dukungan logistik yang memadai, program perlindungan sosial berisiko terus menghadapi persoalan yang sama dari tahun ke tahun.
Karena itu, Komisi VIII DPR berkomitmen mengawal peningkatan anggaran sektor perlindungan sosial dan kebencanaan. Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah memiliki kapasitas yang cukup dalam menjangkau masyarakat rentan sekaligus memastikan respons cepat saat bencana terjadi.
“Masalah sosial terus berkembang dan bencana tidak bisa diprediksi. Karena itu penguatan anggaran perlindungan sosial dan kebencanaan harus menjadi prioritas,” tutup Atalia.
