Sudutkota.id – Penyaluran bantuan pangan (bapang) berupa beras 10 kilogram dan minyak goreng 2 liter di Desa Keboan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menuai sorotan.
Sejumlah warga mempertanyakan ketepatan sasaran penerima bantuan yang dibagikan pada, Jumat (29/5/2026) kemarin.
Warga menilai ada sejumlah penerima bantuan yang berasal dari keluarga mampu. Bahkan, muncul dugaan istri perangkat desa ikut tercantum dalam daftar penerima bantuan pangan tersebut.
EF (30) warga setempat yang enggan disebutkan namanya mengatakan, bantuan sosial seharusnya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Yang dipertanyakan warga itu karena ada penerima yang dianggap mampu. Bahkan ada istri perangkat desa yang namanya masuk daftar penerima bantuan. Padahal masih banyak warga yang lebih membutuhkan,” kata EF, Senin (1/6/2026).
Menurutnya, pemerintah desa perlu melakukan verifikasi ulang data penerima agar bantuan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
“Kalau bantuan untuk warga miskin, ya seharusnya yang menerima benar-benar warga yang membutuhkan. Jangan sampai warga kurang mampu justru tidak mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Kepala Desa Keboan, Supandji, membantah adanya istri perangkat desa yang menerima bantuan pangan sebagai penerima manfaat.
Ia menegaskan seluruh bantuan yang disalurkan telah diberikan kepada warga yang namanya tercantum dalam daftar penerima sesuai ketentuan yang berlaku.
“Terkait istri perangkat desa menerima bantuan itu tidak benar. Penyaluran bantuan pangan kemarin langsung diberikan kepada penerima yang berhak sesuai daftar yang ada,” tegas Supandji.
Menurutnya, memang ada pemberian khusus dari Bulog kepada sejumlah pihak yang membantu proses distribusi bantuan sejak pagi hingga malam hari. Namun pemberian tersebut bukan bagian dari bantuan pangan yang diperuntukkan bagi masyarakat.
“Ada pemberian tersendiri dari Bulog kepada yang membantu penyaluran bantuan dari pagi sampai malam. Itu berbeda dengan bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat penerima,” jelasnya.
Supandji memastikan pemerintah desa hanya bertugas membantu menyalurkan bantuan sesuai data yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Semua sudah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Desa hanya menyalurkan kepada penerima yang datanya sudah ditetapkan,” pungkasnya.
Terpisah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Jombang menegaskan penentuan penerima bantuan pangan bukan kewenangan pemerintah daerah.
Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Cadangan Pangan DKPP Jombang, Mohammad Hari Prasetyo, mengatakan penerima bantuan ditetapkan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program bantuan pangan yang saat ini disalurkan berupa beras 10 kilogram dan minyak goreng 2 liter untuk alokasi dua bulan.
“Penerima bantuan pangan mengacu pada DTSEN. Yang menerima merupakan masyarakat yang masuk desil 1 sampai desil 3,” kata Pras.
Menurut dia, kelompok desil 1 hingga desil 3 merupakan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah yang menjadi prioritas penerima bantuan pemerintah.
Terkait dugaan adanya istri perangkat desa yang menerima bantuan di Desa Keboan, Pras mengaku tidak bisa memastikan karena data penerima berasal dari pemerintah pusat melalui Bulog.
“Kami tidak mengetahui secara pasti terkait data penerima tersebut. Data penerima berasal dari Bulog. Dinas tidak memiliki kewenangan menentukan siapa yang menerima bantuan,” ujarnya.
Pras menambahkan, peran DKPP lebih difokuskan pada pengawasan kualitas komoditas yang disalurkan kepada masyarakat.
“Tugas kami memastikan produk yang dibagikan kepada masyarakat dalam kondisi baik, kualitasnya sesuai dan tidak ada kerusakan,” pungkasnya.
