Sudutkota.id – Di tengah gempuran perusahaan logistik swasta yang semakin agresif dan berbasis teknologi, PT Pos Indonesia menghadapi ujian besar untuk membuktikan dirinya masih relevan di era ekonomi digital.
Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini mengingatkan bahwa persaingan industri logistik saat ini tidak lagi ditentukan semata oleh tarif murah, melainkan oleh kecepatan inovasi, integrasi teknologi, dan kemampuan menjangkau konsumen hingga titik akhir pengiriman.
“Persaingan ini bukan lagi sekadar adu murah tarif belanja, melainkan juga adu cepat integrasi teknologi, keandalan last mile delivery, dan efisiensi rantai pasok,” kata Anggia saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan jajaran PT Pos Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (22/6/2026).
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa perusahaan pelat merah yang pernah menjadi tulang punggung layanan pengiriman nasional itu kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, PT Pos masih memiliki keunggulan berupa jaringan dan aset yang menjangkau hingga pelosok desa.
Namun di sisi lain, perusahaan harus berhadapan dengan perubahan perilaku pasar yang bergerak cepat serta dominasi pemain logistik swasta yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Menurut Anggia, kekuatan jaringan yang dimiliki PT Pos Indonesia seharusnya menjadi modal strategis yang sulit ditandingi kompetitor. Namun keunggulan tersebut tidak akan cukup apabila tidak diiringi transformasi bisnis yang agresif.
“PT Pos Indonesia memiliki kekuatan besar berupa jaringan yang menjangkau wilayah yang tidak tersentuh swasta. Tetapi di sisi lain, pangsa pasar di segmen ritel komersial urban terus menghadapi tekanan yang berat,” ujarnya.
Ia menegaskan, PT Pos tidak bisa lagi bergantung pada reputasi historis yang dibangun selama puluhan tahun. Di tengah persaingan industri yang semakin terdigitalisasi, perusahaan dituntut menjadi lebih lincah, efisien, dan mampu menawarkan layanan yang kompetitif.
“Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan nama besar masa lalu. PT Pos Indonesia harus lebih lincah, lebih efisien, dan lebih digital untuk merebut kembali kepercayaan pasar,” tutur politikus PKB tersebut.
Sorotan DPR tidak hanya tertuju pada aspek bisnis, tetapi juga arah strategis perusahaan. Anggia meminta manajemen PT Pos kembali memperkuat bisnis inti atau core business di sektor logistik.
Menurut dia, logistik merupakan sektor yang memiliki prospek pertumbuhan besar sekaligus memegang fungsi pelayanan publik yang penting dalam mendukung pemerataan ekonomi nasional.
“PT Pos harus kembali kepada core business-nya, yaitu bisnis logistik. Logistik adalah bisnis masa depan sekaligus bisnis pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi VI juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset yang dimiliki PT Pos Indonesia. Ribuan kantor dan gedung yang tersebar di berbagai daerah dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pusat distribusi atau hub logistik nasional.
Anggia menilai aset-aset strategis tersebut dapat diintegrasikan dengan berbagai program pemerintah, termasuk pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Sinergi antarlembaga dan antar-BUMN dinilai menjadi salah satu kunci agar PT Pos tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu mengambil peran sentral dalam ekosistem logistik nasional.
“Banyak gedung dan aset PT Pos yang berada di lokasi sangat strategis, baik di kabupaten maupun kecamatan. Aset-aset tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung ekosistem logistik dan program pemerintah,” tutupnya.
Meski demikian, tantangan terbesar PT Pos Indonesia bukan sekadar mengoptimalkan aset atau memperluas kerja sama.
Persoalan utamanya terletak pada kemampuan perusahaan melakukan transformasi menyeluruh di tengah perubahan lanskap industri yang berlangsung cepat.
Tanpa inovasi yang berkelanjutan, jaringan luas yang selama ini menjadi keunggulan justru berpotensi berubah menjadi beban operasional yang mahal.
Karena itu, harapan DPR agar PT Pos menjadi “magnet” layanan logistik nasional pada akhirnya bergantung pada satu hal mendasar: sejauh mana perusahaan mampu meninggalkan pola lama dan beradaptasi dengan tuntutan pasar digital yang semakin kompetitif.
