Nasional

Selly Tuntut Hukuman Berat bagi Pejabat yang Terjerat Kasus Seksual

11
×

Selly Tuntut Hukuman Berat bagi Pejabat yang Terjerat Kasus Seksual

Share this article
Selly Tuntut Hukuman Berat bagi Pejabat yang Terjerat Kasus Seksual
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina mendesak penegakan hukum tegas terhadap dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pejabat publik serta pemenuhan hak korban.(Sudutkota.id/Staff)

JAKARTA, Sudutkota.id – Kekuasaan jabatan tidak boleh menjadi tameng bagi pejabat publik yang diduga melakukan kekerasan seksual. Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, meminta aparat penegak hukum menangani perkara tersebut secara tegas tanpa perlakuan istimewa.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, pelaku yang terbukti bersalah harus dijatuhi hukuman maksimal sesuai ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Ia juga mengingatkan adanya ketentuan pemberatan pidana bagi pelaku yang berstatus pejabat publik.

“Tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan seyogianya bukan hal yang dinormalisasi, dan tidak boleh ada pemilahan dalam penanganannya. Dalam UU TPKS yang sudah kita sahkan, sanksi terhadap pejabat publik bisa diperberat sebesar sepertiga dari ancaman pidana pokoknya,” tegas Selly, Rabu (18/11/2026).

Selain proses pidana, Selly menilai pelaku juga patut menerima konsekuensi sosial di tengah masyarakat maupun lingkungan birokrasi. Ia menegaskan, pejabat yang telah terbukti bersalah melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap wajib diberhentikan dari jabatannya.

“Selama proses hukum berjalan, kita memang menghormati asas praduga tak bersalah. Namun, setelah ada putusan final, itu harus menjadi dasar penetapan bahwa yang bersangkutan wajib mundur dari jabatannya sebagai kepala daerah. Untuk kasus kekerasan seksual, tidak ada kata ampun,” ujarnya.

Selly juga mengingatkan agar perhatian publik tidak hanya tertuju pada proses hukum terhadap terduga pelaku. Menurutnya, korban dan keluarga berhak memperoleh restitusi serta pendampingan yang memadai untuk memulihkan dampak kekerasan yang dialami.

Ia mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dinas terkait di tingkat kabupaten memastikan pendampingan korban berjalan menyeluruh. Dukungan itu perlu mencakup proses pelaporan, persidangan, hingga pemulihan psikologis agar korban dapat kembali menjalani kehidupan sosialnya.

“Saya sangat menyayangkan kasus ini terus berulang, apalagi dilakukan oleh pejabat yang seharusnya memberi teladan. Ini akan menjadi bahan evaluasi serius kami bersama KemenPPPA untuk memastikan sejauh mana pemahaman para pejabat di berbagai institusi terhadap UU TPKS,” pungkas Selly.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *