Daerah

Operasi Parkir Digencarkan, 12 Jukir di Malang Terjerat Penindakan Tipiring

8
×

Operasi Parkir Digencarkan, 12 Jukir di Malang Terjerat Penindakan Tipiring

Share this article
Operasi Parkir Digencarkan, 12 Jukir di Malang Terjerat Penindakan Tipiring
Petugas gabungan dari Dishub, Satpol PP, dan kepolisian saat menggelar operasi penegakan Perda Perparkiran di sejumlah titik di Kota Malang, sebagai upaya menertibkan jukir yang melanggar ketentuan.(Sudutkota.id/Agus Demit)

KOTA MALANG, Sudutkota.id – Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Malang mulai diperketat.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang tidak lagi sebatas memberikan imbauan, tetapi mulai membawa pelanggar aturan parkir ke ranah penindakan hukum.

Hingga pertengahan November 2026, sebanyak 12 juru parkir (jukir) telah dikenai tindakan tindak pidana ringan (tipiring) dan kini menjalani proses persidangan. Penindakan tersebut merupakan hasil empat kali operasi yang digelar Dishub sejak 4 November 2026.

Kabid Perparkiran Dishub Kota Malang, Rahmat Hidayat, mengatakan operasi dilakukan secara rutin setiap pekan. Sasaran awalnya adalah jukir yang beroperasi tanpa legalitas maupun tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan parkir.

“Mulai November, tepatnya tanggal 4, setiap minggu kami melakukan operasi penegakan hukum sekaligus sosialisasi terkait Perda Nomor 2 Tahun 2026,” ujar Rahmat.

Menurutnya, pelanggaran yang ditemukan tidak hanya berkaitan dengan jukir tanpa surat penunjukan resmi. Petugas juga mendapati jukir yang menggunakan Kartu Tanda Anggota (KTA) kedaluwarsa, tidak memberikan karcis parkir, hingga tidak menyetorkan retribusi sesuai ketentuan.

Sebanyak 12 jukir yang ditindak berasal dari sejumlah titik, di antaranya Jalan Bandung, Jalan Trunojoyo, kawasan Pasar Besar, dan Jalan Basuki Rahmat.

Rahmat menegaskan, setiap jukir yang bertugas di lokasi parkir dalam kewenangan Pemerintah Kota Malang wajib memiliki surat penunjukan dan KTA yang masih berlaku. Kelengkapan tersebut menjadi dasar legalitas seseorang untuk menjalankan tugas sebagai petugas parkir.

“Kalau tidak memiliki KTA, tidak memakai rompi, dan tidak memberikan karcis, itu menjadi indikasi bahwa yang bersangkutan tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan,” tegasnya.

Sebelum operasi penindakan digelar, Dishub mengaku telah melakukan sosialisasi sejak September 2026. Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 650 koordinator dan jukir yang bertugas di hampir 600 titik parkir di Kota Malang. Sosialisasi juga dilakukan melalui media massa, media sosial, serta siaran radio.

Namun, sosialisasi tersebut tidak lantas membuat seluruh jukir patuh. Operasi penegakan hukum akhirnya dilakukan untuk memastikan aturan tidak berhenti sebagai regulasi di atas kertas.

Selain legalitas jukir, Dishub juga menyoroti kewajiban penyetoran retribusi parkir. Rahmat menjelaskan, pembayaran retribusi dilakukan melalui rekening penampungan yang terhubung dengan sistem penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dana yang masuk secara otomatis dipindahbukukan ke RKUD pada pukul 16.00 WIB.

“Dengan sistem tersebut, kami bisa memantau pembayaran melalui SISPARMA. Jadi, tidak ada uang retribusi yang harus dipegang secara tunai oleh petugas Dishub,” jelasnya.

Terhadap jukir yang masih menunggak setoran, Dishub mengedepankan pendekatan persuasif dengan memberikan tenggat waktu pembayaran hingga 15 Desember 2026. Meski demikian, tunggakan tersebut tetap berpotensi berujung pada pencabutan legalitas.

KTA jukir yang masih aktif dapat dicabut, sedangkan KTA yang sudah kedaluwarsa tidak akan diperpanjang sebelum kewajiban pembayaran diselesaikan.

Rahmat menyebutkan, sanksi administratif akan diterapkan secara bertahap, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga pencabutan izin sementara maupun permanen. Mekanisme teknis pemberian sanksi tersebut nantinya diatur lebih terperinci melalui Peraturan Wali Kota (Perwal).

Tak hanya menyasar jukir, Dishub juga menyiapkan penertiban terhadap kendaraan yang diparkir di lokasi terlarang. Namun, penerapan sanksi berupa penggembokan maupun penderekan kendaraan masih menunggu aturan teknis dalam Perwal.

Dalam skema yang disiapkan, kendaraan roda dua yang digembok dikenai denda Rp50 ribu, sedangkan kendaraan roda empat Rp250 ribu per hari. Untuk penderekan, tarif yang direncanakan sebesar Rp100 ribu bagi sepeda motor dan Rp500 ribu untuk mobil.

Saat ini, pengendara yang melanggar masih lebih banyak diberikan pembinaan. Sementara itu, jukir yang mengarahkan kendaraan untuk parkir di lokasi terlarang dapat dikenai penindakan tipiring.

Penegakan Perda tersebut melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan dukungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dishub juga berkoordinasi dengan kepolisian apabila ditemukan persoalan yang berkaitan dengan ketertiban umum maupun dugaan tindak pidana.

Dengan empat kali operasi dan 12 jukir yang telah masuk proses tipiring, Dishub Kota Malang mengirimkan sinyal bahwa pelanggaran parkir tidak lagi cukup diselesaikan melalui imbauan. Kepatuhan terhadap legalitas, pemberian karcis, dan penyetoran retribusi kini menjadi bagian yang diawasi dalam penegakan aturan perparkiran.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *